Liputan6.com, Jakarta Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku belum dapat membayangkan sikap apa yang akan diambil Pengadilan Tinggi perihal perkara putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Prima menunda Pemilu 2024.

Kendati demikian, Yusril yakin hakim Pengadilan Tinggi bakal tetap independen memutuskan perkara. Walaupun, kata dia putusan PN Jakpus menunda Pemilu 2024 mendapat dikritik keras dari banyak pihak.

Hal itu disampaikan Yusril ditemui usai menjadi salah satu narasumber dalam acara Focus Group Discussion, Pandangan dan Sikap KPU Terhadap Putusan PN Jakpus, di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

"Saya belum bisa membayangkan seperti apa sikap dari Pengadilan Tinggi walaupun saat ini banyak kritik atas putusan ini demikian kerasnya. Hakim itu kan independen, dia bisa memutuskan perkara tidak peduli apapun pendapat yang berkembang di publik," kata Yusril.

Pada proses ini Yusril meminta pemerintah, partai politik, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak melakukan intervensi terhadap keputusan Pengadilan Tinggi. Adapun nantinya ada keputusan yang tidak disetujui, langkah perlawanan dapat dilakukan.

"Dan saya juga minta kepada pemerintah sebaiknya agar tidak ikut campur urusan pengadilan, KPU juga, partai politik juga tidak intervensi supaya pengadilan kita itu benar-benar berjalan secara independen dan kita menempuh perlawanan yang sama, banding dan kita melakukan kasasi," jelas dia.

Komisi Yudisial menerima dua laporan terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan penundaan pemilu 2024.