PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memastikan belum memesan kereta bekas asal Jepang sebagai pengganti 10 rangkaian KRL yang masuk masa pensiun. Hal itu akan dilakukan jika sudah mendapat izin dari pemerintah setelah audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai.

"Nunggu audit BPKP, kan kita memang belum pesan. Belum ada izin, belum dipesan," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba di Pabrik PT INKA (Persero) Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (9/3/2023).

Anne menyebut nantinya pesanan impor kereta bekas dari Jepang akan menyesuaikan izin yang diberikan. Pemerintah sendiri menargetkan audit BPKP memakan waktu selama 10 hari untuk meneliti terkait kebutuhan hingga harga.

-

-

"Ini sudah ada solusi dari pemerintah nanti kita tunggu, nanti kita update," ucapnya.

KCI sendiri sudah teken penandatanganan kontrak pengadaan 16 trainset KRL baru produksi PT INKA (Persero) senilai Rp 3,8 triliun. Sayangnya pesanan itu baru bisa dipenuhi pada 2025, sehingga KCI tetap butuh impor kereta dari Jepang.

"Untuk KCI kami akan mulai selesaikan di 2025 di triwulan I sampai 2025. Jadi untuk KRL kami butuh beberapa persiapan lagi untuk melakukan produksinya," kata Direktur Utama PT INKA (Persero) Eko Purwanto dalam kesempatan yang sama.

Sementara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa impor kereta bekas dari Jepang akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu akan dilakukan bertahap sambil menunggu INKA bisa memenuhi pesanan KCI.

"Ini sebenarnya bukan larangan yang sifatnya jangka panjang. Kemarin sudah dirapatkan di Kemenko Marves, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Akan ada izin untuk bertahap kita penuhi dari impor," ucapnya.