Sejumlah anggota Komisi VI DPR mencecar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati atas kebijakannya mewajibkan masyarakat yang mau membeli pertalite dan solar daftar melalui aplikasi MyPertamina.

Kritik salah satunya disampaikan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP I Nyoman Parta. Ia mengatakan kebijakan itu berpotensi merepotkan masyarakat.

Sebab, tidak semua orang yang menjadi sasaran bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah memiliki handphone pintar untuk mengakses aplikasi tersebut. Apalagi, kalau sasaran BBM subsidi petani dan nelayan.

-

-

"Ketika ini dibawa ke MyPertamina bagaimana nasib mereka ini? Apalagi dia banyak tidak dapat akses handphone dan lain-lain. Susahnya akses subsidi ini menyusahkan mereka," ungkap Nyoman dalam rapat kerja dengan Pertamina, Rabu (6/7).

Selain Nyoman, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Khilmi menyatakan penggunaan aplikasi MyPertamina hanya menyulitkan masyarakat yang membeli BBM. Apalagi faktanya tak semua orang di daerah punya handphone.

"Jangan bikin rakyat ini beli minyak (BBM) rasanya sulit gitu lho. Tidak semua orang itu punya alat komunikasi yang canggih," ungkap Khilmi.

Bahkan, Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal mengatakan muncul banyak keluhan dari rakyat terkait soal pendaftaran MyPertamina.

"Banyak sekali keluhan, tanda tanya pada pendaftaran di MyPertamina. Bagaimana kita pakai aplikasi padahal di POM enggak boleh pakai handphone, sikapnya Pertamina bagaimana?" ungkap Hekal.

[-]

Untuk merespons kritik itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan ada kesalahpahaman terkait penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi. Ia menjelaskan saat ini perusahaan masih fokus pada proses pendaftaran, bukan pembatasan atau pembelian BBM.

"Tahap Juli ini tahap pendaftaran agar pemilik kendaraan memiliki QR Code. Agar tahap implementasi QR code jadi dasar. Karena harus dipertanggungjawabkan di audit BPK dan BPKP. Dengan sistem terdigitalisasi akan lebih mudah," kata Nicke.

Terkait kelompok sasaran BBM subsidi seperti petani dan nelayan, ia mengatakan Pertamina akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan mereka memiliki akses bahan bakar dengan harga terjangkau. Sebab ada empat kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori berhak menerima BBM subsidi, yakni masyarakat, nelayan, industri dan UMKM.

"Kita tentu saya sepakat ini harus ada keterlibatan kementerian terkait. Untuk petani, kita berkoordinasi dengan Kementan, nelayan dengan KKP, UMKM, Kemenkop UKM harus melibatkan Pemerintah Daerah. Ini sama dengan kendaraan atau angkutan logistik. Bagaimana pengaturannya? Kami sudah coba di Kalimantan banyak industri di sana. Kami bekerja sama dengan organisasi dan mengusulkan siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi," ujar Nicke.

[-]