1. Pengamat: Putusan penundaan Pemilu jadi teror hukum ancam demokrasi

Pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan Pemilu 2024 dapat menjadi teror hukum yang mengancam demokrasi.

"Itulah teror hukum sarat akrobat politik yang beyond the power, di luar kewenangan. Oleh karenanya harus null and void, batal demi hukum," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.

Selengkapnya baca disini

2. Kemenpan RB: Rafael Alun bisa dipecat jika terbukti bersalah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa Rafael Alun Trisambodo yang masih berstatus aparatur sipil negara (ASN) pada Kementerian Keuangan itu bisa dipecat jika terbukti bersalah.

Rafael sebelumnya mengajukan pengunduran diri sebagai ASN setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta II. Namun, permohonan pengunduran dirinya ditolak.

Selengkapnya baca disini

3. Pakar: Opini publik berpengaruh positif dan negatif bagi peradilan

Pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang Prof. Dr. Pujiyono menilai opini publik memiliki pengaruh yang kuat, baik positif maupun negatif, pada proses peradilan.

"Secara pribadi, saya menilai di satu sisi opini publik ini baik, dalam arti mengontrol penegakan hukum. Opini publik ini 'kan memiliki kekuatan pressure," kata Prof. Pujiyono di Semarang, Jumat.

Selengkapnya baca disini

4. Wamenkumham: Gugatan PTUN Hotel Sultan ibarat makanan basi

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait sengketa lahan Hotel Sultan ibarat makanan basi.

Selaku Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK), Edward menyebut gugatan PT Indobuildco ke tersebut tidak akan memengaruhi keberlangsungan Tim Transisi Pengelolaan Blok 15 Kawasan PPK GBK yang baru saja diumumkan Pemerintah.

Selengkapnya baca disini

5. Wapres Ma'ruf: Para pejabat negara laporkan LHKPN secara jujur

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap agar para pejabat negara dapat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara jujur.

"Kita terus meminta agar kekayaan itu dilaporkan semuanya, baik yang eksekutif, tentu terutama kita harapkan dari legislatif dan yudikatif, semua melaporkan (LHKPN) dengan jujur ya," kata Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Jumat.

Selengkapnya baca disini

Pewarta: Fauzi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2023