Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum  (Bawaslu) melakukan pengawasan pada pelaksanaan pencocokkan dan penelitian (Coklit) data pemilih selama sepekan, 12-19 Februari 2023. Hasilnya, Bawaslu temukan 10 tren ketidakpatuhan prosedur Coklit dan 8 masalah faktual.

Pengawasan melekat dilakukan pada 311.631 TPS yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. “Ketidakpatuhan prosedur Coklit berdasarkan hasil pengawasan melekat di 311.631 TPS,” demikian kutipan siaran pers Bumas Bawaslu, Kamis (2/3/2023).

Berikut detail 10 tren ketidaksesuaian prosedur sebagai berikut:

1. Tidak dapat menunjukkan Salinan SK Pantarlih: 14.526 TPS.

a. Salinan SK ini meskipun tidak tertuang secara rinci dalam petunjuk teknis Coklit, namun

menjadi dasar untuk memastikan bahwa Pantarlih yang melakukan Coklit sesuai dengan SK yang ditetapkan PPS.

b. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai

dengan Salinan SK Pantarlih di 1.481 TPS.

2. Coklit tidak sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan: 8.677 TPS.

3. Tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas: 2.623 TPS.

4. Tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el: 2.529 TPS.

5. Tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status TNI/Kepolisian dibuktikan dengan menunjukkan SK pemberhentian sebagai anggota TNI/Polri: 2.305 TPS.

6. Tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi TNI/Kepolisian dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia: 2.327 TPS.

 7. Tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya: 1.958 TPS.

Setelah sejumlah ketua umum partai politik seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa berkumpul dan sepakat membentuk poros politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), perlahan arus politik jelang Pemilu 2024 kian deras.