Sentimen
Informasi Tambahan
Kab/Kota: Yogyakarta
Kasus: covid-19, PHK
Tokoh Terkait
Pejabat Pajak Main Moge, Pejabat Bea Cukai Pamer Pesawat Cessna
Detik.com Jenis Media: Ekonomi
Jakarta -
Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali kepergok memamerkan harta kekayaannya. Kali ini pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menjadi sorotan warganet, usai ramai pejabat pajak main motor gede (moge).
Pejabat DJBC yang dimaksud adalah Eko Darmanto, yang merupakan Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dia diketahui suka memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial @Eko_Darmanto_BC.
Saat detikcom coba menelusuri, akun tersebut sudah tidak ditemukan. Meski begitu, sudah banyak hasil tangkapan layar yang menunjukkan Eko Darmanto suka pamer motor gede (moge), mobil antik, hingga pesawat Cessna.
Tagar #BeaCukaiHedon pun trending di media sosial Twitter, Selasa (28/2/2023). Beberapa dari mereka meminta agar perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal hal ini.
Setelah disenggol soal informasi tersebut, Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan jika informasi tersebut sudah diteruskan ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan akan menjadi perhatian instansi.
"Siap Bang, terima kasih, maaf baru kembali dari tugas lapangan. Informasi ini sudah saya teruskan ke Itjen Kemenkeu. Menjadi perhatian pimpinan," tulisnya di Twitter membalas laporan dari salah satu pengguna.
Aksi pamer harta pejabat Kemenkeu ini menjadi sorotan sejumlah pihak. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai pejabat model seperti itu tidak memiliki empati di tengah masyarakat yang sedang proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
"Masih ada 4 juta pekerja yang terdampak oleh pandemi. Sebagian besar yang masih bekerja khawatir menjadi korban PHK. Jadi perilaku pegawai pemerintah yang suka pamer (harta) harus masuk dalam tindakan disipliner," ujar Bhima.
Inspektorat Jenderal Kemenkeu dinilai perlu melakukan audit terhadap jajarannya yang memiliki kekayaan tidak sinkron dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan.
"Harus ada efek jera, karena para pegawai instansi pemerintah dibayar oleh uang pajak, jadi jangan menyakiti hati pembayar pajak," tegasnya.
(aid/dna)
Sentimen: positif (93.8%)