Jakarta (ANTARA) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau perekaman KTP Elektronik bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin.

Kedatangan Heru di Lapas Perempuan Pondok Bambu disambut oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta Ibnu Chuldun serta Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Muhammad Anwar.

Selain meninjau pelaksanaan perekaman KTP Elektronik bagi penghuni lapas, Heru juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama dukungan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga binaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Heru mengatakan, kedatangannya ke Lapas dan Rutan Pondok Bambu untuk melihat secara langsung pemberian hak-hak warga negara seperti KTP sudah dijalankan atau belum.

"Kita ingin memastikan apakah hak-hak warga binaan sudah terpenuhi untuk mendapatkan KTP. Kalau tak punya KTP akan kita berikan," katanya.

Sebenarnya ini bukan hanya untuk kepentingan pemilu. "Tapi hak warga binaan untuk memiliki KTP terpenuhi," kata Heru.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun saat memberikan keterangan pers di Rutan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (27/2/2023). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Tak hanya itu, kata dia, Pemerintah Provinsi  (Pemprov) DKI Jakarta juga memberikan pelayanan kesehatan serta pemberian layanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada warga binaan yang akan menghirup udara bebas.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada warga binaan di Lapas dan Rutan Pondok Bambu, Jakarta.

"Ini sangat membanggakan karena disela-sela kesibukan Pj Gubernur DKI bisa meluangkan waktunya datang ke Lapas dan Rutan Pondok Bambu dan memberikan banyak sekali bantuan bagi warga binaan," kata Ibnu.

Bantuan yang diberikan pemprov DKI Jakarta berupa layanan kesehatan bagi warga binaan dan perekaman KTP elektronik.

"Serta diberikan akses untuk masuk ke kelompok UMKM bagi warga binaan yang telah bebas," tuturnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2023