Dalam konferensi pers Pencatatan Saham Perdana PGE di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat, Ia mengatakan terdapat proses pendaftaran dan izin yang harus dilalui oleh PHE terlebih dahulu sebelum melantai di pasar modal Indonesia.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury menyampaikan akan melakukan review terhadap PHE dan akan membicarakan IPO tersebut dengan BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Karena seperti tadi yang saya sampaikan, batasan nilai tadi (10 persen dari modal) tentu menjadi salah satu pertimbangan," ujar Pahala.

Sebagaimana diketahui, salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (kode saham: PGEO) resmi mencatatkan saham perdana di BEI dengan meraih dana sebesar Rp9,05 triliun.

Aksi korporasi ini sebagai upaya mendukung rencana PGE dalam mengembangkan kapasitas terpasang perseroan sebesar 600 MW (mega watt) hingga tahun 2027 mendatang.

PGE menargetkan untuk meningkatkan basis kapasitas terpasangnya yang dioperasikan sendiri, dari 672 MW saat ini menjadi 1.272 MW pada tahun 2027, serta untuk mendukung ambisi PGE untuk terus tumbuh dan mengembangkan seluruh value chain dari sumber daya panas bumi Indonesia, sesuai dengan tagline PGE “Energizing Green Future”.

Adapun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pahala sempat menyinggung soal realisasi dana IPO diperlukan untuk memperkuat pengembangan minyak dan gas (migas) di bidang hulu.

PHE, terangnya, akan melepas 10 hingga 15 persen saham milik perseroan kepada publik. Adapun anggaran belanja modal (capex) disiapkan sebesar 4 miliar hingga 6 miliar dolar AS per tahun.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2023