Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan saat ini Jakarta sudah sangat padat dan macet sehingga pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Nantinya, kata dia, Jakarta akan dijadikan sebagai kota bisnis, pariwisata, dan ekonomi. Sedangkan, Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan.

"Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet. Tetapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi. Dann nusantara menjadi kota pemerintahan," jelas Jokowi dalam Pembukaan Muktamar ke-18 PP Pemuda Muhammadiyah di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023).

Dia menjelaskan salah satu alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara yakni, untuk pemerataan pembangunan. Pasalnya, 58 persen PDB ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa.

"Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB). Dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa. Sehingga memerlukan namanya pemerataan pembangunan, tidak Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," katanya.

Jokowi menekankan pemindahan ibu kota negara ini bukanlah gagasannya. Menurut dia, ide pemindahan ibu kota negara sudah ada dari era pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1960-an.

"Ini sudah sejak Bung karno thn 60 bung karno sdh akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan yaitu, di Palangkaraya. Itu semua kita liat lagi di titik mana yg paling baik itu perpindahan ibu kota itu," ujar Jokowi.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).