Sentimen
Informasi Tambahan
BUMN: PT Pertamina
Kab/Kota: Tangki
Partai Terkait
Tokoh Terkait
Muhammad Nasir
BPH Migas Masih Temukan Kendaraan Dinas 'Minum' BBM Subsidi
CNNindonesia.com Jenis Media: Ekonomi
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan masih ada mobil dinas masih minum BBM subsidi.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan temuan itu berdasarkan hasil sampling dari pengecekan di 5.518 SPBU. Ia juga menyebut ada pengisian ke mobil yang tangki nya dimodifikasi.
"Di situ ada pengisian ke dalam mobil yang tangki nya dimodifikasi, itu sering kami ketemu. Kemudian juga misalnya pengisian ke mobil dinas atau plat merah, itu kan tidak diperbolehkan," ujarnya dalam Rapat Dengar bersama Komisi VII DPR, Kamis (23/6).
Erika menyebut penyelewengan itu telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administrasi. Pihaknya juga merekomendasikan sanksi operasional kepada PT Pertamina (Persero) yang ditujukan untuk SPBU.
Adapun sanksi operasional yang ditetapkan adalah Pertama kepada SPBU tergantung tingkat kesalahan. Mulai surat teguran, pengurangan kuota, hingga penutupan.
Sementara itu, Anggota Komisi VII Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir menilai BPH Migas tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal. Hal itu terlihat dari masih banyaknya penyelewengan BBM subsidi yang mengalir kepada yang tidak berhak.
"Solar subsidi ini banyak sekali penyelewengan di lapangan yang tidak diawasi oleh BPH Migas," kata dia.
Nasir berpendapat masih banyak BBM subsidi yang malah mengalir ke industri. Menurutnya, dengan masih banyaknya kasus penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran, BPH Migas gagal dan hanya menyia-nyiakan uang negara.
[-]
"Percuma saja BPH Migas ini dibentuk bagaimana ada kasus yang terungkap untuk mengatur regulasi ini. Pecuma ini BPH Migas dikasih uang," kata dia.
Ia pun meminta BPH Migas untuk bisa mengungkap siapa pelaku penyelewengan BBM Subsidi. Jangan sampai kasus seperti ini terus berlanjut dan tidak pernah selesai.
Oleh karena itu, kata dia, jika BPH Migas masih belum bisa melakukan pengawasan dengan optimal ia meminta lembaga tersebut untuk dibubarkan saja.
"Ini kami minta apa manfaatnya dibentuknya BPH Migas ini. Ini dibubarkan saja," ujar Nasir.
(mrh/agt)
[-]
Sentimen: negatif (93.4%)