Jakarta, CNN Indonesia -- Perjalanan bus listrik buatan Mobil Anak Bangsa (MAB) di Indonesia tak semulus yang dibayangkan.

Bus ramah lingkungan itu masih menghadapi masalah pada bagian steker bus MAB yang masih menggunakan standar steker China GB/T. Penggunaan steker di Indonesia mengikuti Jepang dan Eropa memakai DC (CCS) dan DC CHAdeMO sesuai standar Badan Standarisasi Nasional (BSN). BSN berpedoman pada International Electrotechnical Commission atau disingkat IEC.

Peneliti Madya Standarisasi BSN Benjamin B. Louhenapessy mengatakan bahwa Indonesia sulit menggunakan standar steker dari China. BSN sendiri diketahui mendapat mandat untuk menyusun dan menetapkan standar terkait fasilitas stasiun pengisian listrik umum (SPLU) di Indonesia.

Menurut Benjamin, steker China GB/T tak masuk di dalam pembahasan beleid kendaraan listrik.

"Kalau memang mereka (GB/T) merefer pada international standar, it's ok, karena kami Indonesia sendiri merefer-nya pada standar internasional," kata Benjamin di Serpong, Tangerang, kemarin.

"Indonesia punya karakteristik, tapi tidak mengubah total standar internasional. Jadi kami tidak mengikuti standar China, dan ikut standar internasional." sambung Benjamin.

Benjamin menegaskan ke depan semua mobil listrik, baik itu produksi lokal (completely knock down/CKD) atau impor utuh, steker bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan BSN. Kata Benjamin itu juga berlaku untuk bus listrik MAB besutan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

"Itu karena (sebagian komponen) dari China. Ya memang ke depannya kami harus menetapkan standar nasional Indonesia (SNI). Jadi mereka (MAB) harus mengikuti regulasi yang di dalamnya ada SNI," kata Benjamin.

Pihak MAB, seperti dikatakan Senior Researcher Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Ganesha Tri Chandrasa sudah melakukan pembicaraan terkait masalah tersebut kepada pemerintah. Dalam pembicaraan itu menurut Ganesha, MAB ingin standar yang digunakan bus listriknya turut dipertimbangkan untuk bagian steker pengisian daya listrik.

"MAB ingin juga standarnya diperhatikan. Masalahnya bus dia juga sudah banyak, makanya kalau memang dia mau internal (buat SPLU) silakan, tapi dia (MAB) ingin tiap kota-provinsi ada yang pemerintah bangun. Tapi pemerintah belum yakin sama yang namanya 'Made in China'," tutup Ganesha. (ryh/fea)