Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen agar minyak goreng rakyat Minyakita tersedia dengan harga terjangkau. Kementerian Perdagangan memang telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga minyak goreng.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan menjelaskan, sejauh ini Kemendag telah melakukan beberapa langkah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan minyak goreng di antaranya meningkatkan suplai minyak goreng kemasan dan curah hingga 450 ribu ton per bulan atau naik 50 persen dari kebutuhan nasional sebesar 300 ribu ton per bulan.

Produsen dan atau Eksportir diminta untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan suplai dan tertib melaporkan realisasi penyaluran DMO dimaksud melalui SIMIRAH Kementerian Perindustrian.

Selain itu, meningkatkan pengawasan jalur distribusi D1 dan seterusnya oleh Satgas Pangan dan fungsi pengawasan terkait.

"Melalui upaya ini, telah ditemukan sebanyak 505.440 liter MinyaKita yang disimpan oleh produsen dan belum disalurkan. Minyak goreng hasil sidak akan disalurkan ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat dan Jakarta. Data terbaru per hari ini, telah tersalurkan sebanyak 323.190 liter," kata Kasan.

Kemendag juga menutup sementara penjualan MinyaKita melalui lokapasar atau e-commerce untuk membatasi penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi/HET dan tanpa pembatasan pembelian.

"Dari kebijakan ini, sebanyak 6.678 link penjualan MinyaKita melalui marketplace telah dihentikan akibat melanggar aturan. Selain itu, telah diamankan sebanyak 937 karton atau 11.246 liter dari pelaku usaha yang menjual melalui media sosial," ujar Kasan.

Lebih lanjut, pembelian minyak goreng curah hanya bisa berlaku 10 kilogram per orang per hari dan MinyaKita 2 liter per orang per hari, serta larangan penjualan secara bundling. Layanan Crisis Center Minyak Goreng di nomor 0812 1235 9337 lebih diintensifkan guna menerima pengaduan masyarakat.