Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe bertemu di sela pertemuan G20 di Argentina pada Minggu (2/12). Dalam pertemuan tersebut membahas kasus Carlos Ghosn yang menjadi batu ganjalan bisnis otomotif Renault dan Nissan di dunia.

Ghosn resmi ditangkap otoritas Jepang atas dugaan penyelewengan laporan pendapatannya selama bertahun-tahun. Untuk memperlancar penyelidikan, Jaksa setempat bahkan memerintahkan untuk memperpanjang masa penahanan Ghosn sampai 10 Desember 2018.

Macron menanggapi ditangkapnya bos aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi, Ghosn. Ia berpendapat bahwa Pemerintah Jepang harus 'berbagai informasi terkait' investigasi internal Nissan kepada Ghosn, dan menegaskan bahwa aliansi ketiga perusahaan harus dipertahankan, kata pejabat Istana Elysee kepada Reuters yang dikutip CNNIndonesia.com, Senin (3/12).

Sementara Abe menjelaskan betapa pentingnya "mempertahankan hubungan yang stabil", menurut juru bicara pemerintahan Jepang.

"Namun, dia mengatakan masa depan aliansi adalah untuk pemegang saham sektor swasta. Pemerintah Jepang tidak berprasangka terhadap masa depan aliansi," kata juru bicara itu.

Abe mengatakan kepada Macron seperti dijelaskan sumber bahwa Ghosn akan memperoleh proses hukum secara adil.

Pihak berwenang Tokyo pada hari Jumat (30/11) telah memperpanjang masa penahanan Ghosn untuk kedua kalinya, dengan maksimum 10 hari yang diizinkan. Jaksa penuntut memintan masa tahanan sampai 10 Desember sebelum jaksa memutuskan akan membebaskannya atau tetap menuntutnya terkait dugaan tersebut.

Pertemuan Membahas Saham Aliansi

Sejauh ini Pemerintah Prancis memiliki 15 persen saham Renault. Karena kemitraan Renault dan Nissan, berarti Prancis juga menyimpan 43,4 persen saham Nissan. Nissan memegang 34 persen saham Mitsubishi Motors.

Renault memiliki lebih dari 40 persen saham Nissan, dan hak Nissan cuma 15 persen atas saham Renault. Ada kabar bahwa Nissan meminta perubahan dalam keseimbangan aliansi Renault-Nissan.

Pertemuan di Argentina yang dikabarkan membahas perubahan kepemilikan saham tersebut dikabarkan menemui kebuntuan setelah Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan bahwa Hiroshige Seko telah sepakat dalam pembicaraan sebelumnya bahwa kepemilikan saham harus dibiarkan tidak berubah.

Sumber dari dua pemerintahan tidak berkenan untuk mengomentari atas kabar tersebut. (mik/mik)