Berikut rangkuman berita perkotaan di Jakarta yang diwartakan pada Senin (13/2):

1. DLH DKI uji coba sistem pengolahan sampah jadi bahan bakar alternatif

Jakarta (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI menguji coba sistem pengolahan sampah secara terintegrasi menjadi bahan bakar alternatif (Refuse Derived Fuel/RDF) di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

“Nilai kalor RDF ini setara batu bara muda dan dapat menjadi bahan bakar alternatif,” kata Kepala DLH DKI Asep Kuswanto di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini.

2. Kabupaten Kepulauan Seribu persiapkan pembangunan dermaga baru

Jakarta (ANTARA) - Kabupaten Kepulauan Seribu tengah mempersiapkan pembangunan dermaga baru di daerah itu untuk memperkuat layanan transportasi dari dan menuju wilayah itu.

"Rencananya, pembangunan dermaga itu dipersiapkan di area Baywalk, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara," kata Bupati Kepulauan Seribu Junaedi saat audiensi dengan pengelola Baywalk Jakarta dan PT Seribu Pesona Indonesia di Gedung Mitra Praja, Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini.

3. Jaktim lakukan Gerakan Tanam Sejuta Cabai tekan inflasi pangan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) berencana melakukan Gerakan Tanam Sejuta Cabai 'Rawita Peti' dengan memanfaatkan lahan di 10 kecamatan untuk menekan inflasi pangan.

"Ini menindaklanjuti instruksi Pak Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) dalam menekan laju inflasi ketahanan pangan," kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Fredy Setiawan saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Jaktim, di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Lantai 2 Blok A, Kantor Walikota Jakarta Timur, Cakung, Senin.
Selengkapnya di sini.

4. Anggota DPRD sebut layanan transportasi bisa selesaikan kemacetan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyebut peningkatan layanan dan promosi penggunaan transportasi bisa menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Menurut Kenneth, kemacetan di Jakarta terjadi akibat belum maksimalnya penggunaan transportasi umum ditambah pelayanan yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Selengkapnya di sini.

5. Bapemperda DKI sebut eksekutif berhak tarik Raperda ERP

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyebut eksekutif berhak menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang mencakup jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).

Hal ini, kata Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan, lantaran raperda yang tengah tengah dibahas di DPRD DKI Jakarta itu, adalah usulan dari pihak eksekutif.
Selengkapnya di sini.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2023