Sementara itu, salah satu kandidat ketua umum PSSI, La Nyalla Mattalitti menolak tuduhan yang menyebut dirinya melakukan politik uang untuk menjaring suara. Dia mengaku kalau uang senilai Rp1 Miliar yang dijanjikan kepada Asprov PSSI itu hanyalah bagian dari programnya bila terpilih nanti. 

"Subsidi Rp 1 Miliar untuk Asprov PSSI merupakan program kerja saat terpilih sebagai ketua umum PSSI. Bagaimana mungkin hal itu dituduh sebagai politik uang jelang KLB. Subsidi Rp1 Miliar merupakan komitmen saya untuk memajukan sepak bola Indonesia," kata La Nyalla dalam rlisnya. 

"Bentuknya, berupa subsidi kepada para Asprov PSSI yang merupakan ujung tombak bagi pengembangan sepak bola nasional," ujar pria yang juga menjabat sebagai ketua DPD RI tersebut. 

Politik uang yang dialamatkan kepada La Nyalla berawal dari pemaparan visi yang dilakukannya di hadapan 25 Apsprov PSSI di Jakarta, pada 7 Februari lalu. Saat itu, La Nyalla mengatakan bakal memberikan bantuan sebesa Rp1 Miliar kepada Asprov PSSI untuk menjalankan program-programnya. Bahkan, terkait dengan subsidi itu, La Nyalla mempertegasnya lewat tanda-tangan perjanjian di atas materai.

La Nyalla sendiri mengaku tak ingin menggunakan politik uang dalam pertarungannya di KLB PSSI nanti. Menurutnya, praktik semacam ini justru merusapak sepak bola Indonesia yang sudah jadi olahraga rakyat.

"Kualat kita kalau main dengan sepak bola. Soal statement saya terkait sodaqoh di KLB, artinya jika memang ada yang melakukan politik uang dan ada uang yang bergerak di KLB nanti, silahkan saja ambil."