Harus objektif siapa saja yg harus bertanggung jawab

"Tidak semua di arahkan ke KPK," katanya dalam diskusi di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan jika dibedah penyebab dari penurunan IPK, hampir semua lembaga-lembaga di negeri ini turut serta bertanggung jawab.

"IPK banyak variabel dan komponennya, kalau mau objektif, jika dilihat dari komponen penilaiannya, harus objektif siapa saja yg harus bertanggung jawab," katanya menegaskan.

Hal itu juga disampaikan Ali dalam diskusi yang digelar Total Politik dengan tema "Persepsi Korupsi Melorot, Kinerja Pemberantasan Korupsi Disorot".

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terjun dari peringkat 96 pada 2021 menjadi 110 pada 2022 dari 180 negara, merujuk pada hasil Transparency International Indonesia.

Ali bahkan merasa heran, karena negara lain tidak seramai Indonesia dalam menanggapi nasil IPK.

"Terlebih kemudian fokusnya hanya seolah-olah tanggung jawab KPK. Kita tahu kata kuncinya korupsi, jadi wajar saja kalau semua orang cara pandangnya matanya ke KPK semua," jelasnya.

Bahkan, yang lucu kata dia, penurunan indeks itu dikaitkan dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), perubahan Undang-Undang KPK hingga pimpinan KPK yang katanya ugal-ugalan.

"Artinya belum paham apa sih IPK itu, jangan kemudian bahwa hal-hal teknis dikaitkan dengan naik-turunnya IPK," ujarnya.

Ali berharap agar semua pihak bertanggung jawab dan tidak boleh saling menyalahkan.

"Kalau mau optimistis memperbaiki angka IPK, sama-sama cari solusi," harapnya.
. KPK sarankan perbaikan tiga sektor untuk tingkatkan IPK
. Presiden: IPK masukan pemerintah dan penegak hukum untuk perbaiki diri

Pewarta: Fauzi
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2023