Jakarta -

Kementerian Keuangan menyatakan kemacetan yang terjadi di Jakarta merupakan pertanda baik bagi ekonomi Indonesia. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menyebutkan kemacetan yang terjadi mencerminkan adanya geliat ekonomi yang mulai berjalan semenjak dihantam pandemi COVID-19.

"Macet menjadi salah satu indikasi bahwa ekonomi bergeliat. Tentu ini tidak mengesampingkan pentingnya membangun transportasi publik yang baik," kata Yustinus, kepada detikcom pada Kamis (9/2/2023) kemarin.

Kemudian dalam utasnya, di akun Twitter pribadinya @prastow, Yustinus menjelaskan kemacetan lalu lintas turut dipengaruhi tingkat penjualan kendaraan. Pada 2022, penjualan mobil naik 18,76% dan sepeda motor naik 3,24%. Itu adalah tanda daya beli masyarakat tetap stabil dan terjaga.

-

-

Dengan adanya kepadatan di jalan, dia juga menyebutkan hal itu menjadi representasi dari aktivitas masyarakat untuk menggerakkan perekonomian.

"Macet kerap menjengkelkan, namun itu representasi aktivitas masyarakat. Makin menggeliat tentu makin mampu mendorong aktivitas ekonomi. Sejalan dengan itu, pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat," kata Yustinus dalam utas Twitter-nya.

Meski begitu, pendapat berbeda diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang. Menurutnya ada perbedaan pola pikir antara Kemenkeu dengan praktisi transportasi.

Menurutnya tidak ada kabar baik di balik kemacetan di jalan, bila ada kepadatan di jalan artinya ada kesalahan sistem transportasi di suatu wilayah.

Deddy menegaskan bila dilihat dari sisi pengembangan transportasi, kemajuan sebuah bangsanya bukan dilihat dari kepadatan pengguna kendaraan di jalan-jalannya apalagi sampai ada kemacetan.

"Nah ini kalo orang ekonomi bilang kemajuan sebuah bangsa dapat diukur dari jumlah pengguna mobilnya di jalan. Tapi kalo orang transport seperti saya pasti akan mengatakan, kemajuan sebuah bangsa hanya diukur dari prilaku pengguna kendaraan di jalan raya," ungkap Deddy kepada detikcom, Minggu (12/2/2023).

Nah menurutnya keberhasilan pengembangan transportasi di suatu wilayah adalah saat semua penghuninya mau menggunakan angkutan umum. Di sisi lain, pemerintahnya pun harus memberikan angkutan umum yang nyaman dan dapat diandalkan.

"Berhasilnya transportasi tidak dapat diukur dari jumlah pengguna kendaraan pribadi, tapi diukur dari keberhasilan menyediakan angkutan umum massal yg ramah, nyaman, aman, selamat," kata Deddy.

Deddy pun menyoroti data penjualan kendaraan yang dipaparkan oleh Yustinus di utasnya. Menurutnya, pemerintah seakan-akan terlalu mendukung penggunaan kendaraan pribadi di tengah masyarakat daripada mengajak masyarakat naik angkutan umum.

Apalagi pemerintah pun sempat mengeluarkan kebijakan yang memberikan kemudahan pembelian kendaraan saat pandemi COVID-19. Menurutnya, fasilitas pajak 0% untuk pembelian mobil yang sempat dilakukan saat pandemi hanya membuat penggunaan kendaraan pribadi membludak dan ujungnya menimbulkan kemacetan.

"Political will pemerintah lebih memilih vehicle oriented daripada transit oriented yang berguna untuk memajukan angkutan umum massal baik berbasis jalan atau berbasis rel," sebut Deddy.

Bersambung ke halaman selanjutnya.