Sentimen
Informasi Tambahan
Institusi: ISESS
Partai Terkait
Tokoh Terkait
TNI AD Berharap Ada Kodam di Setiap Provinsi, Minta Dikaji dari Anggaran sampai Personel
Liputan6.com Jenis Media: Regional
Liputan6.com, Jakarta TNI Angkatan Darat (AD) ternyata memiliki rencana besar untuk membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi.
Bahkan rencana ini, disebut telah direstui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk nantinya diajukan ke pemerintah.
Diketahui saat ini total Kodam seluruh Indonesia berjumlah 15, sedangkan saat ini pembagian provinsi di Indonesia telah mencapai 38.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai rencana tersebut baik untuk direalisasikan dalam rangka penguatan.
Dengan tetap memperhatikan beberapa unsur seperti kecukupan personel hingga anggaran.
"Tentu ada baiknya bila Kodam hadir di tiap provinsi, walaupun ada beberapa hal yang harus perhatikan seperti anggaran dan kebutuhan personel dan juga workload dari masing-masing kodam tersebut," kata Dave saat dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (11/2/2023).
Politikus Partai Golkar menegaskan, rencana ini bisa direalisasikan. Asalkan, didukung dengan kemampuan salah satunya anggaran yang mencukupi dari pemerintah.
"Akan tetapi bila memang dinilai kebutuhan ada, dan memang kemampuan tuk melakukan itu mencukupi. Sebaiknya dilanjutkan konsep tersebut," tuturnya.
Sementara, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai rencana pembentukan Kodam di setiap Provinsi harus dikaji lebih mendalam dan komprehensif, karena akan menimbulkan pertanyaan.
"Pertanyaan yang mungkin muncul, Terkait urgensi. Isu menyangkut pengembangan satuan teritorial TNI AD sejak awal reformasi banyak dikritisi oleh kelompok masyarakat sipil. Jadi rencana itu tentu saja harus memiliki urgensi dan basis argumen yang tepat," kata Khairul.
Dia juga mempertanyakan alasan dari KSAD Jenderal Dudung dengan ingin menyamakan kehadiran Kodam selayaknya Polda dari Polri yang ada di setiap Provinsi.
"Posisi Polri itu setaranya adalah dengan organisasi TNI bukan dengan matra (satuan) sebagaimana ketika Polri masih berada di bawah ABRI. Lagipula pembentukan Polda di setiap provinsi memiliki basis argumen dan urgensinya sendiri. Tidak bisa disama-ratakan," terangnya.
Sentimen: positif (99.6%)