Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menyebut beras impor masuk ke 12 titik di Indonesia. Dia menegaskan proses itu harus terus diawasi.

Mengingat, salah satu upaya impor diambil pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga beras dan tercukupinya stok cadangan beras pemerintah (CBP). Hingga pada muaranya mampu mengendalikan harga beras di pasaran melalui berbagai skema, termasuk operasi pasar.

Buwas menduga terjadi sejumlah pelanggaran yang terjadi pada konteks harga beras di pasaran. Mulai dari mafia yang mempermainkan harga, hingga oknum yang sengaja mengoplos beras Bulog dengan beras lokal, dan dijual dengan harga premium.

"Ini juga Polda atau jajaran Polri khususnya Satgas Pangan tidak hanya diam saja hari ini. Akan terus dikembangkan di seluruh Indonesia. Karena saya mendatangkan beras-beras impor ini saya drop di 12 titik provinsi yang membutuhkan beras ini," terangnya dalam konferensi pers di Polda Banten, Serang, Jumat (10/2/2023).

Menurutnya, pengawasan di titik-titik itu mutlak untuk dilakukan. Jika hingga didapatkan oleh oknum, maka tidak akan mampu mencapai tujuan stabilisasi harga beras.

"Kalau tidak diawasi maka ini akan hilang beras ini. Hilang dalam arti kata tidak akan berpengaruh terhadap masalah menurunkan harga dan kita sampaikan masa panen yang diperkirakan diperkirakan Maret maka harga akan tetap tinggi," urainya.

Diketahui, beras impor Bulog yang didatangkan dari Thailan, Vietnam, Pakistan, hingga Myanmar ini dipatok seharga Rp 8.300 per kilogram di tingkat gudang. Sementara, di tingkat konsumen harganya dipatok Rp 9.450 per kilogram.

Sebagai upaya pengawasan, Buwas dan jajarannya juga sudah melakukan inspeksi ke sejumlah titik. Salah satunya adalah Pasar Beras Cipinang, Jakarta.

"Ini sudah kita lakukan terus menerus, kemarin kita sidak, sudah ditemukan (pelanggaran), saya sampaikan kepada teman-teman pasti akan ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan. Hari ini terbukti," ungkap Budi Waseso.

Petani di Pati, Jawa Tengah mendukung sikap Dirut Bulog, Budi Waseso. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras.