Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menuding krisis minyak goreng yang terjadi di Indonesia bukan karena pasokan sawit mentah (CPO) yang kurang di dalam negeri. Melainkan karena rakyat tidak memiliki akses terhadap minyak goreng.

"Memang betul TBS (tandan buah segar) ada 42 persen. Tetapi, pabrik minyak gorengnya tidak dimiliki oleh petani dan rakyat. Bahkan, BUMN pun hanya punya kecil sekali jumlahnya, semuanya dikuasai oleh perusahaan raksasa global," tutur Henry pada konferensi pers, Selasa (14/6).

Perusahaan raksasa global tersebut, lanjut dia, menguasai sebagian besar lahan dan pabrik dalam negeri yang seharusnya dapat dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan minyak goreng.

-

-

Tak heran, ia menyebut kebijakan larangan ekspor CPO yang diterapkan Jokowi tidak mampu menurunkan harga minyak goreng dalam negeri karena korporasi global memiliki kendali yang terlalu besar.

"Presiden Jokowi tak berdaya dalam menghadapi bagaimana tindakan dari korporasi global tersebut. Dilarang ekspor. Akibatnya harga sawit rendah dan tidak juga menunjukkan harga minyak goreng turun," tutur Henry.

"Pangan sudah dikuasai oleh perusahaan global, mereka menguasai dari hulu sampai hilir," terang dia.

Indonesia sempat mengalami krisis minyak goreng seiring meroketnya harga sawit di pasar internasional. Harga minyak goreng di Indonesia melambung, pasokannya pun langka.

Merespons hal itu, pemerintah melarang ekspor kelapa sawit dan produk turunannya hampir sebulan pada April lalu. Sejumlah negara memprotes kebijakan Indonesia karena dinilai akan mengganggu pasokan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan mempercepat ekspor minyak sawit mentah (CPO) dengan target 1 juta ton dalam waktu dekat.

Mengutip Antara, Luhut mengatakan target itu diharapkan terwujud setelah pemerintah melakukan upaya untuk mempercepat ekspor CPO.

Upaya yang dimaksud, salah satunya menerapkan mekanisme flush out atau mengosongkan tangki-tangki minyak yang penuh.

[-]

[-]