Liputan6.com, Jakarta - Komunitas ojek online (ojol) dari berbagai wilayah DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Pantauan Liputan6.com, para ojol mengenakan atribut ojol lengkap. Mereka juga membawa sejumlah spanduk menolak kebijakan ERP diterapkan.

"Kadishub Jakarta wajib menunjukkan naskah akademis atau kajian ilmiah lintas sektoral ERP solusi atasi kemacetan atau copot," demikian bunyi spanduk tersebut.

"Kaum marjinal punya hak yang sama untuk memakai jalan raya bersama si kaya dan para pejabat yang mungkin saja korup," isi spanduk lainnya.

Pada orasinya, para orator mengungkapkan juga hendak bertemu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

"Tolong dengar kami Pak, bapak tidak punya hak, bapak bukan dipilih kami oleh warga DKI Jakarta, bapak tidak punya wewenang untuk itu, bapak kira kami ini bodoh," kata salah satu orator di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Para ojol meminta agar kebijakan ERP dapat dikaji ulang anggota dewan. Sebab, kebijakan ERP itu dinilai bakal merugikan. Dalam orasinya, massa ojol juga memberikan dua pilihan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, antara lain tak menerapkan ERP atau memecat Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan! Kami hmohon kepada Gubernur, anggota DPRD DKI yang bijaksana, yang telah memungut pajak untuk rakyatnya. Jangan sampai salah menerapkan yang sekiranya merugikan untuk rakyatnya sendiri. Jadi jangan tutup mata, jangan tutup telinga," kata orator.

Hingga pukul 13.35 WIB massa ojol masih terus berdatangan. Mereka menyebut jumlah massa ojol yang mengikuti demo bakal bertambah sampai sore ini.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam tahap kajian. Oleh sebab itu,  masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan aspirasi soal ERP.

"Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya," kata Heru dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/2/2023).

Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji sistem aplikasi untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP).