Wali Kota Surabaya Eri Cahaydi (kiri) dan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh dalam suatu kegiatan di Pemkot Surabaya. (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)

Elshinta.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, menerima lima persen siswa miskin dan menghindari adanya pungutan liar.

Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa, menyampaikan lima poin penting yang perlu diperhatikan, yakni pertama agar para guru tidak melakukan penarikan uang kepada siswa kurang mampu, baik itu penarikan uang untuk seragam, buku, dan sebagainya.

"Kedua, saya tidak ingin ada lagi guru yang tidak bersikap adil kepada murid-muridnya. Kalau dalam suatu mata pelajaran mereka (siswa) dapat buku A, ya harus semuanya buku A," kata Cak Eri panggilan akrabnya.

Yang ketiga, Cak Eri meminta sekolah lebih selektif, ketika akan memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu. Seleksi siswa tidak mampu harus berdasarkan data warga miskin yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya.

"Kalau ada orang yang mengatakan tidak mampu di luar data pemkot, tolong sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk dicek bersama Dinas Sosial agar tahu, orang yang meminta bantuan itu, kategori mampu atau tidak mampu," kata Cak Eri.

Cak Eri mewanti-wanti kepada para guru, jangan sampai terjadi salah sasaran ketika membantu siswa. "Karena data warga miskin dan pra-miskin semua ada di Dinsos," ujar dia.

Keempat, lanjut dia, apabila ada sekolah swasta yang tidak berkenan menerima siswa tidak mampu, bisa menyerahkannya kepada pemkot, kemudian ditampung di sekolah negeri dan kelima, setiap sekolah wajib menerima lima persen siswa tidak mampu sesuai dengan peraturan undang-undang.

"Dikembalikan lagi, saya berharap dinas pendidikan melakukan pengecekan lagi. Apakah sudah menerima kewajiban lima persen tadi, kalau sudah dijalankan, kemudian dicarikan solusi untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu," kata Cak Eri.

Cak Eri menekankan kalau sudah dikatakan gratis untuk keluarga miskin, harus sesuai agar siswa tidak mampu itu mendapatkan hak-haknya seperti halnya siswa yang mampu. "Jadi, Pak Yusuf (Kepala Dinas Pendidikan Surabaya), saya minta tolong datanya dipastikan, nanti disampaikan kepada guru-guru. Ajarkan juga siswa untuk peduli dengan sesama," ujar dia.

Dia berharap para guru bisa mengajarkan rasa welas asih (empati) kepada murid-muridnya. Tujuannya untuk meningkatkan rasa kepedulian dan gotong-royong terhadap sesama, untuk membantu siswa yang miskin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menyatakan imbauan wali kota akan disampaikan kepada seluruh guru SD-SMP negeri maupun swasta. Yusuf memastikan, tidak ada lagi perbedaan laku antara siswa miskin dan mampu.

"Kalau sekolah negeri kan otomatis sudah ada anggarannya. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah," kata Yusuf.

Mengenai pungutan terhadap siswa, Yusuf memastikan sekolah negeri dan swasta tidak akan ada lagi penarikan berupa apapun. Sesuai dengan amanat wali kota, para siswa harus diperlakukan setara, baik di negeri maupun swasta.

"Akan kami sampaikan ke sekolah negeri dan swasta, jangan sampai ada tarikan-tarikan (pungutan uang), dan memperlakukan siswa secara adil sesuai haknya," kata Yusuf.

Yusuf menambahkan dalam waktu dekat segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan siswa yang layak dibantu. "Mengantisipasi kalau ada yang mengaku-aku miskin. Jangan sampai, ternyata punya mobil, tapi ngaku miskin. Makannya nanti kami dibantu bersama Dinsos, kecamatan, dan kelurahan," kata dia.