Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) agar tidak menganggap enteng wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

"Ini menjadi fokus kami, jadi jangan dianggap enteng. Hari ini banyak peternak melaporkan sapinya mati, padahal mau Idul Adha. Tapi tampaknya Kementerian Pertanian santai saja, kok nggak ada gerakan," ungkap Sudin, dikutip dari Antara, Rabu (8/6).

Ia mengatakan negara butuh hewan ternak sapi dan kambing minimal 1,6 juta ekor untuk menghadapi Idul Adha.

-

-

"Jangan sampai hari ini berdampak pada pasokan ternak dan stabilitas harga yang nantinya akan merugikan peternak sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen," tegas Sudin.

Politikus dari PDIP itu meminta Kementan lebih terbuka mengenai penanganan kasus PMK dan pengadaan vaksin yang dilakukan secara impor atau produksi dalam negeri.

Merespons hal itu, Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nasrullah menjelaskan pemerintah akan melakukan impor vaksin darurat sebanyak 3 juta dosis dari Prancis. Vaksin itu ditargetkan datang pada pekan kedua Juni 2022.

Selain itu, vaksin dari Badan Pangan Dunia (FAO) juga akan datang pada 12 Juni 2022. Lalu, vaksin yang didapat dari kerja sama dengan beberapa negara juga akan datang pada 1 Juli 2022.

Beberapa negara yang dimaksud, seperti Australia sebanyak 500 ribu-1 juta dosis, Brazil 100 ribu dosis, dan Selandia Baru 100 ribu dosis.

Sementara, Pusat Veteriner Farma Kementan sedang memproduksi vaksin untuk mencegah PMK pada hewan ternak.

"Untuk pengembangan vaksin di Pusat Veteriner Farma, saat ini sedang proses untuk persiapan dan estimasi akan kami lakukan mulai Agustus atau September," jelas Nasrullah.

Nantinya, 17 juta atau 80 persen dari total populasi hewan ternak yang berada di provinsi terdampak PMK akan divaksinasi. Vaksinasi akan dilakukan sebanyak tiga kali, yakni dua kali tahun ini dan satu kali pada 2023.

Nasrullah menambahkan bahwa pengadaan vaksin PMK berasal dari dana pencegahan penyakit yang berada di Ditjen PKH. Namun, dana itu hanya cukup untuk membiayai 800 dosis vaksin.

Untuk itu, Kementan akan melakukan refocusing anggaran dari Sekretariat Jenderal dan mengalihkan sebagian dana untuk membiayai vaksin sebanyak 2,2 juta dosis.

[-]