Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno akhirnya mengungkap adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski tak menjelaskan secara gamblang, Sandiaga Uno tidak menampik jika isi dari surat perjanjian tersebut adalah soal kesepakatan soal Pemilu Presiden atau Pilpres seperti yang santer disebut belakangan ini.

Sebagaimana diketahui, diduga dalam butir-butir perjanjian tersebut disebutkan adanya larangan aroma persaingan dalam kontestasi di tingkat pencalonan presiden antara Prabowo dan Anies.

Diungkapnya perjanjian politik Prabowo dan Anies itu pun mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam.

Arif melihat jika memang benar adanya, Anies bisa dipandang ingkar janji.

"Jika itu memang ada perjanjian maka Anies Baswedan bisa disebut ingkar janji pada Prabowo atau kacang lupa kulitnya," ujar Arif, Selasa 31 Januari 2023.

Arif menilai, Anies sebenarnya mengetahui perjanjian yang dia sepakati itu. Hal ini terlihat dari pernyataan Anies selama ini yang selalu bilang tidak akan melawan promotornya Prabowo dalam kontestasi politik.

Sementara itu, Tim Capres Anies Baswedan, Sudirman Said mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 silam.

Namun, menurut Sudirman Said, perjanjian tersebut menyangkut utang piutang dan beban logistik Pilgub DKI Jakarta.

"Tapi perjanjian di kata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama," kata Sudirman Said saat dikonfirmasi, Senin 30 Januari 2023.

Berikut sederet tanggapan berbagai pihak soal terungkapnya adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihimpun Liputan6.com:

Ganjar, Anies, dan Prabowo menjadi tiga tokoh paling tinggi elektabilitasnya layak jadi presiden dalam survei yang digelar Charta Politika Indonesia. Baliho yang dipasang sejumlah tokoh dinilai belum efektif menarik minat masyarakat.