Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku siap jika pemerintah meminta untuk ikut serta mengaudit perusahaan sawit di Indonesia. Audit ini merupakan buntut dari polemik kenaikan harga minyak goreng yang terjadi pada beberapa waktu terakhir.

"Kami siap apabila pemerintah mengikutsertakan KPPU dalam proses audit perusahaan kelapa sawit," ujar Ketua KPPU Ukay Karyadi saat konferensi pers online, Selasa (31/5).

Sebab, menurutnya, saat ini pun KPPU sebenarnya sudah melakukan audit terhadap perusahaan sawit. Namun, baru sebatas soal aksi merger dan akuisisi yang berdampak pada persaingan usaha.

-

-

Selain itu, audit yang dilakukan belum menghasilkan data-data menyeluruh, termasuk soal penguasaan lahan dan anak usaha di hulu hingga hilir industri. KPPU tidak bisa mengakses data hak guna usaha (HGU).

Padahal, informasi soal HGU merupakan hal penting karena bisa mengindikasikan dugaan kartel jika ada. Pasalnya, kepemilikan lahan yang tinggi rentan membuat perusahaan memiliki kontrol lebih terhadap pasar.

"Saat ini banyak terjadi kepemilikan HGU lahan sawit berpindah melalui akuisisi dan merger, bukan akuisisi perusahaan tapi asetnya dibeli," katanya.

"Cuma masalahnya kami belum dapat HGU per kelompok usaha mana saja yang mengusai beberapa perusahaan perkebunan dan berapa luas lahan HGU-nya," lanjutnya.

Untuk itu, Ukay ingin jika nanti terlibat dalam audit perusahaan sawit, KPPU ingin bisa melihat data penguasaan lahan tersebut. Hal ini akan menjadi kriteria dalam penentuan boleh tidaknya perusahaan melakukan akuisisi atau merger.

"Kami akan melihat jika akuisisi atau merger menyebabkan penguasaan oleh kelompok usaha tertentu semakin terkonsentrasi, KPPU akan memberikan persetujuan bersyarat atau bahkan tidak menyetujui akuisisi atau merger," terangnya.

Sebelumnya, pemerintah ingin mengaudit seluruh perusahaan sawit di dalam negeri. Rencananya audit akan dilakukan mulai bulan ini.

"Nanti kami audit juga semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan, luasnya berapa, suratnya, HGU-nya (Hak Guna Usaha), HPL (Hak Pengelolaan), statusnya supaya jelas," ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu.

[-]

(uli/sfr)