Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan meminta penjelasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait usulan biaya haji tahun 2023 yang mencapai angka Rp69 juta.

"Otomoatis itu hal yang biasa kok. Kita akan (panggil), apalagi itu kan menjadi aspirasi juga pasti warga NU kan. Tidak hanya warga NU lah seluruh umat yang berkepentingan untuk umrah itu menjadi perhatian besar dari PKB," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan dikutip Sabtu 21 Januari 2023.

PKB meminta usulan biaya haji Rp69 juta dipertimbangkan kembali. Angkanya jangan sampai menyulitkan umat muslim dalam negeri yang akan menunaikan haji. Apalagi perekonomian masyarakat sedang sulit.

"Jangan sampai memberatkan umat, apalagi di tengah saat ini umat semakin sulit kan hidupnya. Artinya, pendapatan berkurang selama Covid segala macam. Jadi betul-betul harus dihitung," ujar Daniel.

Senada, Fraksi PAN mendesak Kementerian Agama untuk mempertimbangkan kembali usulan kenaikan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tahun 2023. Pasalnya, PAN menilai usulan kenaikan biaya haji hampir Rp30 juta per jemaah itu akan memberatkan.

"Usulan kenaikan itu terlalu tinggi. Pasti memberatkan. Dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, BPIH Indonesia mestinya tidak perlu naik. Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian stucture cost tersebut," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay pada wartawan, Senin 23 Januari 2023.

Saleh menyatakan, jemaah reguler berjumlah 203.320 orang sehngga kalau ada kenaikan Rp30 juta, maka uang jemaah yang akan dikumpulkan adalah sebesar Rp14,06 Triliun lebih.

"Ditambah lagi dari manfaat dana haji yang dikelola BPKH sebesar 5,9 Triliun. Total dana yang dipakai dari uang jemaah adalah 20 Triliun lebih per tahun. Sementara itu, ada lagi biaya penyelenggaraan haji dari APBN Kemenag sebesar 1,27 Triliun dan Kemenkes sebesar 283 M," kata dia.

Berdasarkan pemetaan penggunaan anggaran dan juga situasi terkini masyarakat, Saleh menegaskan usulan kenaikan BPIH 2023 dinilai sangat tidak bijak. Ada beberapa alasan yang dapat disampaikan.

Pertama, pandemi Covid-19 di Indonesia baru landai dan mereda. Masyarakat masih berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian mereka. Karena itu, jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup tinggi, tentulah itu sangat memberatkan.

Kedua, Saleh menyebut saat ini sudah ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang mengelola keuangan haji. Kehadiran badan ini semestinya dapat meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jamaah. Semakin tinggi nilai manfaat yang diperoleh, tentu akan semakin meringankan beban jamaah untuk menutupi ongkos haji.

"BPKH ini kelihatannya belum menunjukkan prestasi memadai. Pengelolaan simpanan jamaah, tidak jauh beda dengan sebelum badan ini ada. Wajar saja kalau ada yang mempertanyakan pengelolaan keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini,” kata dia.

Ketiga, kalau tetap dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrasturuktur. Tentu asumsi ini kurang baik didengar. Sebab, pengelolaan keuangan haji semestinya sudah semakin terbuka dan profesional.

"Kalau di medsos, sudah banyak yang bicara begitu. Katanya, ongkos haji dipakai untuk infrastruktur. Semestinya, BPKH dan kemenag menjawab dan memberikan klarifikasi. Biar jelas dan semakin transparan," ucapnya.

Keempat, tentu tidak bijak jika kenaikan ongkos haji dilakukan di saat masa akhir pemerintahan Jokowi.

Apalagi diketahui bahwa selama periode pertama dan kedua ini, Jokowi selalu berorientasi pada upaya meringankan beban masyarakat. Tentu mestinya tidak terkecuali dalam hal BPIH ini.

"Saya yakin Jokowi juga ingin agar masyarakat dimudahkan. BPIH tidak membebani," pungkas dia.