Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yakin usulan kenaikan biaya haji tahun 2023 dilakukan agar sesuai dengan prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji. Menurut Ace, hal utamanya adalah dalam konteks pembiayaan yang harus terukur demi keberlangsungan dana haji ke depan. 

"Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitho’ah atau kemampuan, namun tetap mempertimbangkan sustainibilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji," kata Ace melalui keterangan tertulis, Senin (23/1/2023).  

Soal penggunaan nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kata Ace, perlu diatur agar dapat tetap berkeadilan. Sebab, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta jemaah yang masih menunggu antrean berangkat. 

"Kami tidak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jemaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jemaah haji tahun ini. Ini yang kami sedang hitung bersama dengan BPKH," ujar Ace. 

Ace meminta, BPKH bisa memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan sebagai nilai manfaat untuk haji tahun ini. Tidak lupa, Ace mengingatkan, peran penting BPKH RI dalam memastikan biaya haji tahun 2023. 

“Besaran nilai manfaat yang diusulkan 30 persen apakah masih mungkin mengalami perubahan komposisi menjadi lebih besar atau tidak," ucap politikus Partai Golkar ini. 

Ace memastikan, komisinya di DPR pekan ini masih akan terus membahas dengan pihak-pihak terkait dalam pembiayaan haji 2023. Pada pekan ini, Komisi VIII akan rapat dengan Dirjen Haji & Umrah, Kementerian Kesehatan, pihak maskapai penerbangan, dan PT Angkasa Pura.

“Semu pihak-pihak lain yang terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi terutama tentu dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI," kata Ace.

Masyarakat keberatan dengan usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji 2023 hingga dua kali lipat dibandingkan tahun 2022. Usulan kenaikan biaya dinilai sangat tinggi di saat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih.