Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memamerkan peluang investasi di Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara kepada pada pengusaha global di Davos, Swiss. Utamanya terkait konsep IKN yang memperhatikan aspek keberlanjutan.

Ini disampaikan dalam sesi acara “Bold New Cities Take the Stage” bersama dengan Nadhmi Al Nasr, CEO dari NEOM, Saudi Arabia sebagai bagian dari Annual Meeting 2023.

“Konsep IKN sebagai kota smart dan green membawa peluang yang besar bagi investor global dan penyedia teknologi untuk berinvestasi di IKN” ucap Arsjad Rasjid, mengutip keterangannya, Sabtu (21/1/2023).

Proyek besar ini digadang-gadang menjadi tolok ukur dunia dalam membangun peradaban baru. Melalui semangat terintegrasi, ramah lingkungan, dan sehat untuk penghuninya.

Arsjad membeberkan, berlokasi di pulau Kalimantan di tengah hutan tropis, IKN akan menjadi sebuah kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan serta berpotensi menjadi kota pertama yang memiliki tingkat karbon netral pada tahun 2045.

Hal ini dikarenakan dilakukannya penanaman 15 juta pohon dan melestarikan 65 persen hutan di sekitar IKN. Dia mengatakan kota ini bukan sekadar Ibu Kota negara, kota hutan dengan pendapatan dari carbon credit.

Dengan memperhatikan berbagai aspek keberlanjutan yang dimiliki IKN, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari 4.400 sungai yang bisa dimanfaatkan untuk PLTA, potensi panas bumi 29.000 megawatt. Gabungan dari semua potensi sumber EBT ini bisa mencapai 450.000 megawatt, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia di masa depan.

“Di IKN akan ada bangunan hijau yang didukung oleh 100 persen energi terbarukan, sistem pengelolaan limpasan air hujan berkelanjutan yang dapat mengurangi banjir, air minum yang mengalir dari keran, serta sistem angkutan massal yang cerdas, bersih, dan terintegrasi,” ucap Ketum Kadin Indonesia itu.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).