Sentimen
Negatif (99%)
21 Jan 2023 : 02.03
Informasi Tambahan

Kasus: Tipikor, korupsi

Tokoh Terkait

KPK sita Rp8,6 miliar terkait kasus gratifikasi Bupati Langkat

21 Jan 2023 : 02.03 Views 1

Antaranews.com Antaranews.com Jenis Media: Nasional

KPK sita Rp8,6 miliar terkait kasus gratifikasi Bupati Langkat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Rp8,6 miliar sebagai barang bukti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP).

"sejumlah 8,6 miliar rupiah disita dari rekening bank tersangka dan pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ali menuturkan uang sitaan tersebut akan dijadikan salah satu barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut.

"Penyitaan uang sejumlah 8,6 miliar rupiah sebagai barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini," ujarnya.

. Bupati Langkat non-aktif Terbit Perangin Angin divonis 9 tahun penjara

. Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dituntut 9 tahun penjara

Selain penyitaan terhadap uang tersebut, penyidik KPK juga memeriksa dua orang saksi untuk dimintai keterangan dalam dugaan tindak pidana gratifikasi tersebut.

Dua saksi tersebut yakni atas nama Lina selaku Direktur Utama PT Sinar Sawit Perkasa dan atas nama Laila Subank selaku staf Bank Sumut.

"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran penerimaan uang sebagai gratifikasi oleh tersangka TRP dari beberapa pengusaha yang mengelola perkebunan kelapa sawit," kata Ali.

KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi, namun satu orang saksi atas nama Arie Bowo Leksono tidak hadir sehingga akan dilakukan pemanggilan ulang.

. KPK kembali tetapkan Bupati Langkat nonaktif sebagai tersangka

Diketahui, KPK kembali menetapkan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat, Sumatera Utara.

Pasal yang disangkakan terhadap Terbit adalah Pasal 12B dan Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sentimen: negatif (99.9%)