Wacana jalan berbayar di Jakarta alias electronic road pricing (ERP) kembali mengemuka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku sedang membahas regulasi teknis untuk pengendalian lalu lintas jalan berbayar ini. Bahkan, nantinya sepeda motor juga dikenai tarif ERP saat melintas di sejumlah ruas jalan.

"Pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dan prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction pricing," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023) kemarin.

-

-

1. Siapkan Transportasi Umum

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DKI Jakarta mengatakan salah satu yang harus disiapkan sebelum membuat jalan berbayar di Jakarta adalah pembenahan layanan angkutan umum di sekitar kawasan atau koridor yang mengimplementasikan jalan berbayar.

Angkutan umum itu harus memenuhi kebutuhan kuantitas maupun kualitas masyarakat yang berada di kawasan yang jalannya diterapkan ERP. Dalam memilih koridor jalan berbayar, Pemprov DKI Jakarta juga diminta memilih kawasan yang angkutan umumnya sudah tertata dengan baik.

MTI juga menilai ERP dinilai sebagai kebijakan yang tidak berdiri sendiri, di samping jalan berbayar harus ada pemberian layanan transportasi umum yang mumpuni.

"Implementasi ERP wajib diutamakan diimplementasikan pada kawasan atau koridor yang dilayani angkutan umum massal. Layanan angkutan umum pada kawasan yang terdampak ERP wajib mampu memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas dan kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan kawasan yang dilayani tersebut," tulis MTI dalam keterangannya, Kamis (19/1/2023).

MTI menegaskan pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat melalui angkutan umum sebagai opsi pengganti kendaraan pribadi di kawasan yang terdampak ERP secara tepat adalah hal yang wajib dilakukan. Apalagi, apabila penerapan jalan berbayar di Jakarta memang dilakukan untuk menekan kepadatan lalu lintas kendaraan pribadi.

2. Angkutan Umum Harus Murah

Pemprov DKI Jakarta disarankan untuk mengupayakan penurunan harga layanan angkutan umum, baik TransJakarta, MRT Jakarta, KRL Commuter Line, dan transportasi umum lainnya di sekitar kawasan atau koridor yang jalannya akan berbayar.

Hal ini dilakukan agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi massal dan mengurangi kendaraan pribadi yang harus berbayar. Kemacetan di jalan pun akan berkurang.

"Untuk mendukung penerapan ERP dan mendorong penggunaan moda transportasi massal, maka perlu dilakukan upaya serius, tepat dan, berkomitmen dalam menurunkan biaya pengguna jasa transportasi umum, terutama pada koridor atau kawasan yang terdampak ERP," ungkap MTI.

Dalam mendorong peralihan moda pribadi ke transportasi umum, masyarakat akan sangat tergantung dengan perbandingan biaya peralihan moda yang harus ditanggung pengguna jalan. MTI menilai apabila tarif angkutan umum tetap lebih mahal daripada menggunakan kendaraan pribadi, maka kebijakan jalan berbayar di Jakarta akan percuma untuk dilakukan.

"Apabila biaya langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung pengguna kendaraan pribadi untuk melakukan peralihan moda masih lebih tinggi dari tarif ERP ditambah biaya operasional kendaraan pribadi maka ERP berpotensi tidak efektif," sebut MTI.

Jalan berbayar di Jakarta jangan jadi ajang cari untung. Cek halaman berikutnya.

Simak Video "Jakarta Akan Terapkan Jalan Berbayar, Angkutan Umumnya Sudah Siap?"
[-]