Liputan6.com, Jakarta - Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk terus mengupdate data kependudukan jelang Pemilu 2024. Pasalnya pada ajang Pemilu 2019, masih banyak pemilih yang tidak bisa memilih menggunakan hak suaranya atau golongan putih (Golput) karena masalah administratif.

Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan, pada pemilu terakhir tercatat 5 persen pemilih menjadi Golput. 

"Karena banyak sekali didapatkan warga-warga penghuni rusun atau apartemen itu mereka seringkali kehilangan hak pilih atau sering disebut Golput administratif," ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 18 Januari 2023.

"Golput administratif itu sampai 5 persen dari data pemilih yang ada. Pada akhir nya mereka enggan datang ke TPS untuk coblosan," sambung dia.

Selain dari permasalahan di warga penghuni rusun, Mujiyono turut menyoroti masih adanya warga dengan nomor kependudukan ganda.

Masalah juga terjadi saat warga dengan nomor kependudukan ganda justru lolos hingga ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Dari kasus tersebut disinyalir lantaran adanya dokumen yang tidak tercrosscheck sesuai dengan prosedur.

"Kan banyak sekali, seringkali waktu pendaftaran data pemilih diawal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalir karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada cuma setelah dicek di data base NIK nya itu dobel," papar dia.

KPU resmi memulai tahapan pemilu 2024