Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendukung masa jabatan kepala desa yang awalnya enam tahun menjadi satu tahun dalam satu periode, maksimal menjabat dua periode.

Dia meyakini, meski yang diubah masa jabatan kades, para perangkat desa juga akan ditata untuk semakin baik dan maksimal.

"Masa jabatan Perangkat Desa gak bisa disamakan dengan masa jabatan Kades karena posisinya berbeda. Posisi Kades adalah jabatan politik, sementara Perangkat Desa bukan jabatan politik," kata Cak Imin, Rabu (18/01/2023).

Cak Imin menjamin, dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu ia akan masukkan sistem penataan Perangkat Desa yang lebih maksimal, salah satunya adalah jaminan sosial yang lebih memadai.

"Perangkat desa adalah bagian penting dalam pembangunan desa. Berharap revisi UU Desa dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara," kata dia.

Sebelumnya, tak hanya PKB, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan, partainya mendukung atas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi 9 tahun.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh kepada para Kepala Desa untuk menyampaikan aspirasinya merevisi secara terbatas UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan sebagaai bentuk komitmen nyata dari PDI Perjuangan, kami mendorong proses registrasi prioritas yang akan kami lakukan pada tahun 2023 ini," kata Said, dalam keterangan resmi, Selasa (17/1/2023).

Presiden Joko Widodo menyetujui tuntutan para kepala desa yang berunjuk rasa di Jakarta. Budiman Sudjatmiko, politikus PDIP sampaikan kabar tersebut di Istana Negara (17/1/2023). Tuntutan kepala desa yakni perubahan periodesasi jabatan kades menjadi ...