Liputan6.com, Jakarta - Ribuan kepala desa (Kades) dengan kompak berseragam coklat menggeruduk Gedung DPR RI hari ini, Selasa (17/1/2023). Ada sejumlah tuntutan yang disuarakan. Salah satunya terkait perpanjangan jabatan.

Tuntutan mereka bahkan sempat disuarakan kepada Wakil Ketua DPR dan Ketua Badan Legislasi Supartman Andi Atgas yang langsung menemui massa.

Sementara itu, aksi yang dilakukan ribuan Kades di gedung DPR mendapat apresiasi dari Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah. Dia mendukung gugatan kepala desa untuk merevisi masa jabatan enam tahun yang termasuk dalam UU no. 6/2014 tentang desa.

"Saya mendukung aspirasi kepala desa untuk direvisi dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun agar jarak kontestasi pilkades lebih lama, agar tidak menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelahan sosial karena pilkades," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa. 

Said pun menilai, perubahan masa jabatan para kades di seluruh Tanah Air akan memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Buntut massa kades yang melakukan aksi demo hari ini, sempat membuat pihak Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan lalu lintas yang dimulai pagi hari, pukul 06.00 WIB. 

"Diimbau masyarakat yang menuju gedung DPR/MPR RI agar mencari jalan alternatif lain," demikian dilansir dari akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta, Selasa.

Beriikut sejumlah fakta terkait aksi demo di gedung DPR RI hari ini yang dihadiri ribuan massa kades: 

Unjuk rasa menolak pengesahan KUHP di Gedung DPRD Jawa Barat, ricuh, Kamis (15/12) petang. Kericuhan terjadi akibat saat pengunjuk rasa menolak membubarkan diri.