Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengembangkan kasus korupsi yakni suap dan gratifikasi Gubernur Nonaktif Papua Lukas Enembe (LE) dengan membuka peluang penelusuran penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang bernilai triliunan rupiah.

"Kami pastikan KPK tidak juga berhenti pada informasi yang terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait infrastruktur ketika dia menjabat sebagai gubernur. Kami pastikan juga terus kembangkan informasi dan data lainnya (termasuk dana Otsus),” tutur Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (17/1/2023).

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pihaknya tidak mau terjebak atas klaim potensi konflik berskala luar biasa terkait penangkapan Lukas Enembe (LE).

"Selama proses kerja, sejumlah pernyataan atas klaim potensi konflik berskala luar biasa diarahkan kepada KPK, tetapi KPK tidak mau terjebak atas klaim itu," kata Firli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/1/2023).

Lebih lanjut, Firli mengatakan KPK sangat berhati-hati untuk menangkap Lukas Enembe terkait kondisi keamanan di Papua.

"Pada perjalanannya, KPK sungguh berhati-hati karena menjaga masyarakat Papua. Artinya, harus memberantas korupsi dan sekaligus memastikan keamanan Papua dan Papua harus tetap dalam damai," tambahnya. Dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, kata dia, KPK tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan pedoman-pedoman hukum yang berlaku dalam menangani kasus Lukas Enembe.

"Karena pedoman hukum berlaku dan prinsip menjunjung tinggi HAM adalah bagian dari komitmen kerja profesional KPK. Siapa pun yang melanggar hukum dan melakukan korupsi akan dikejar oleh KPK di mana pun dan kapan pun," jelasnya.

Proses penangkapan Gubernur Papua non-aktif Lukas Enembe penuh drama. Dari mulai pemanggilan oleh KPK, Lukas Enembe sakit namun beredar video Ia tengah pelesiran ke luar negeri dan main di kasino judi. Bahkan pada proses penangkapannya membuat kericu...