Ketua Komisi IV DPR RI Sudin melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Kementerian Pertanian di 2022. Ia menyebut, kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo buruk.

Salah satu indikatornya terlihat dari pemerintah yang terpaksa mengeluarkan kebijakan impor. Pasalnya, Sudin menilai, secara kasat mata produksi pangan RI tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, penyebabnya ialah data produksi yang tidak sinkron dengan keadaan stok di lapangan.

"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi. Sangat jauh, makin lama makin turun. Jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan tahun lalu, Indonesia malah terjangkit penyakit PMK. Sangat berdampak buruk terhadap produksi daging nasional," katanya, dalam Rapat kerja Komisi IV DPR RI Dengan Kementerian Pertanian, Senin (16/01/2023).

-

-

Tidak hanya itu, Komisi IV juga melihat, kinerja program atau proyek belum berdampak secara signifikan terhadap pencapaian target nasional melainkan hanya orientasi terhadap penyerapan anggaran.

Sudin juga menyampaikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya beberapa permasalahan menyangkut kegiatan dan program Kementan. Salah satu yang paling disorotinya ialah program Food Estate yang menurutnya tidak dapat mencapai target atau gagal, di beberapa lokasi. Bahkan, di sana ditemukan banyak data palsu.

"Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja (Panitia Kerja) Food Estate. Bahkan beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus (Panitia Khusus) karena disitu banyak data yang palsu," kata Sudin.

Tidak hanya itu, menurut Sudin, kinerja para pejabat Kementan juga perlu disoroti. Terutama menyangkut kurangnya koordinasi dengan instansi lain mulai dari Perum Bulog hingga Kementerian Perdagangan. Ia mewanti-wanti agar Mentan waspada dengan orang-orang terdekatnya.

"Saudara menteri, yang berkhianat terhadap anda. menusuk anda. Tidak mungkin orang dari jauh, itu mungkin orang dari dekat anda. Saya hanya mengingatkan saja. Berkali-kali saya sudah mengingatkan," katanya,

Sudin juga menyoroti perihal ketidakkonsistenan yang nampak dari pengisian jabatan struktural Kementan. Menurut Sudin, dalam pengisian jabatan, Kementan tidak melihat latar belakang dan kemampuan dari pejabat tersebut.

"Salah contoh. Si A kemampuannya tukang nipu, malah diangkat. Si A terjadi pembiaran, meloloskan barang yang harus diperiksa karantina. Tetapi malah dibiarkan naik pangkat. Saya bicara dengan data, bukan dengan tidak punya data," ujar Sudin.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudin menilai, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap Kementerian Pertanian, terutama berkenaan dengan pembenahan data produksi dan stok pangan, hingga lemahnya koordinasi dilakukan oleh pejabat Kementan.