Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022.

Dalam konferensi pers secara virtual, Jokowi mengatakan ada tiga penyebab mengapa ia akhirnya membuka lagi keran ekspor CPO dan minyak goreng.

Pertama, harga minyak goreng curah sudah turun dari Rp19.800 per liter menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter setelah CPO dilarang sejak 28 April 2022. Kedua, pasokan minyak goreng juga bertambah di pasaran dari yang hanya 64 ribu ton menjadi 211 ribu ton per bulan.

-

-

Ketiga, Jokowi mempertimbangkan belasan juta tenaga kerja yang mencari rezeki di industri sawit. Mereka terdampak karena ekspor CPO dilarang.

"Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi.

Pencabutan larangan izin ekspor CPO dan minyak goreng ini tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari banyak pihak, baik petani maupun pengusaha.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berterima kasih kepada Presiden Jokowi dibukanya keran ekspor CPO. Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan meski berat, petani sawit akhirnya bisa berhasil melalui tantangan tersebut.

"Terima kasih dan salam hormat kami petani sawit Indonesia kepada pak Jokowi. Meskipun sulit dan berat tapi kami berhasil melaluinya dan menunjukkan komitmen bernegara,"kata Gulat.

Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga menyambut baik langkah Jokowi yang telah membuka kembali larangan ekspor minyak goreng (migor). Kebijakan ini akan menjamin keberlanjutan industri minyak sawit nasional.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan dengan dibukanya keran ekspor itu diharapkan perdagangan minyak sawit dan turunannya bergairah kembali baik domestik maupun ekspor.

Menurutnya, para mitra dagang di Eropa, India dan Pakistan menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Jokowi yang telah mencabut larangan ekspor minyak goreng.

Sementara itu Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) M Fadhil Hasan menilai keputusan Jokowi yang mencabut larangan ekspor CPO sudah sangat tepat.

Ia meyakini meski pemerintah membuka keran ekspor, hal tersebut tidak akan berdampak pada pasokan dalam negeri. Ini karena pasokan CPO dalam negeri dinilai lebih banyak dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional.

"Seharusnya tidak ada masalah. Kan produksi berlebih dan jauh (lebih banyak) dibandingkan dengan konsumsi," kata Fadhil kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/5) malam.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan langkah Presiden Jokowi untuk mencabut larangan ekspor sudah tepat. Sebab, yang menjadi biang kerok dalam masalah mahalnya minyak goreng bukan dari sisi suplai melainkan dari sisi distribusi.

Ia mengatakan dengan adanya kebijakan larangan ekspor CPO yang diberlakukan pada 28 April kemarin, ini justru malah menimbulkan mudharat dari sisi hulu. Pasalnya, selama ini suplai sudah sangat mencukupi.

"Sejak awal, yang menjadi masalah adalah dari sisi distribusi. Dari produsen ke konsumen ada bottleneck, tapi kemudian respon pemerintah malah fokus di hulu, seolah-olah pasokannya kurang," jelas Faisal.

Kebijakan pemerintah yang fokus pada hulu, imbuhnya, malah membuat banyak masalah seperti harga tandan buah segar (TBS) yang turun hingga anjloknya pendapatan petani.

"Jadi memang semestinya dicabut, sehingga masalah di hulu bisa diredam karena itu berpacu dengan waktu. Yang perlu dibereskan itu di hilir, pertama dengan terus melakukan investigasi. Kedua jangka pendek, pemerintah bisa menyalurkan (minyak goreng) dalam cara yang tepat melalui aplikasi dan itu untuk kelas bawah aja,"kata Faisal.