Liputan6.com, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik.

Menurut dia, proses itu sebagai ironi demokrasi karena memperlihatkan tanda bahwa demokrasi tidak dipraktikkan secara utuh.

Hal ini disampaikan Anies dalam presentasinya di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di Singapura, Selasa (10/1/2023). Dalam acara itu, hadir pula Yenny Wahid mewakili The Wahid Institute yang berbicara soal peranan gerakan civil society dalam demokasi di Indonesia.

Pernyataan ini menyambung presentasi dari Yenny Wahid yang memaparkan soal indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sinyalnya muncul dari melemahnya peran serta atau partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik oleh pemegang kekuasaan.

"Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan. Sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya," kata Anies di Singapura sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (12/1/2023).

Kendati begitu, kata dia, Indonesia beruntung memiliki gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Selain itu, Anies menyebut aktivitas pers dan warganet di ranah media sosial turut mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

"Saya tekankan, beruntung kita ada gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Begitu pula kebebasan berekspresi dari pers dan juga warganet yang sangat aktif di media sosial sebagai penjaga demokrasi kita," jelasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di dunia, Olimpiade pada 2036 mendatang. Jokowi menyiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tempatnya.