"Januari ini akan ada FGD diikuti oleh 34 polda secara hybrid untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar menyikapi berita-berita hoaks menjelang pemilu," kata Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal ini disampaikan Dedi dalam rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, PWI, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers terkait dinamika menjelang Pemilu Serentak 2024.

Dedi menyebut forum diskusi kelompok terarah (FGD) tersebut membahas langkah edukasi yang dilakukan jajaran Polri kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi yang mereka terima terkait pemilu.

Menurut ia, memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin banyak berdasarkan data riset dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Untuk itu, Dedi berharap seluruh pemangku kepentingan terkait dapat bekerja sama mengedukasi masyarakat agar terhindar dari penyebaran hoaks sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar.

"Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti di sini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Dedi menambahkan dalam menghadapi Pemilu 2024, Polri juga menyiapkan operasi kepolisian dengan sandi Operasi Mantap Brata.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya mengatakan Dewan Pers telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan Bawaslu terkait kasus-kasus sengketa pers sebagai persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain itu, Dewan Pers juga menyiapkan 20 orang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan Pemilu 2024 dengan proyeksi 1.500 pengaduan pada tahun 2023.

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menambahkan upaya mencegah hoaks perlu diperkuat di media sosial seperti Instagram dan TikTok, sedangkan untuk Twitter sudah ada komitmen akan lebih ketat dalam hal pengawasan unggahan bernuasa politik.

Sementara itu, dari pihak KPI melalui Wakil Ketua Mulyo Hadi Purnomo menyampaikan komitmen yang sama untuk mencegah penyebaran hoaks jelang Pemilu 2024.

Upaya yang dilakukan KPI menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, nantinya akan banyak televisi digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.

"Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan televisi digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu," ujarnya.

KPI juga mengamati fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas dengan konten.

Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat undang-undang terkait media sosial atau peraturan dewan pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya.

KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.

Sedangkan dari KPU mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024.

Perwakilan KPU Dohardo Pakpahan menyebut KPU telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah media dengan harapan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.

Dari pihak Bawaslu menyampaikan akan mengantisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan.

Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023