Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengaku marah. Bagaimana tidak, dana otonomi khusus (otsus) di Papua yang mencapai Rp 1.000,7 triliun tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan, di era Gubernur Papua Lukas Enembe di mana dana otsus mencapai Rp 500 triliun lebih tidak memberikan dampak kepada masyarakat Papua.

Hal itu disampaikan Mahfud pada September 2022 lalu yakni sebelum Lukas Enembe ditangkap KPK. Lukas Enembe sendiri baru saja ditangkap KPK pada Selasa (10/1) kemarin, setelah menyandang status sebagai tersangka.

Lebih lanjut, saat itu Mahfud geram karena dengan dana yang digelontorkan sejak 2001 itu tapi masyarakat Papua tetap miskin.

-

-

"Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp 1000,7 triliun melalui dana otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe itu Rp 500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin," tegas Mahfud di Kampus Unisma, Malang, 23 September 2022 silam.

Ia pun menyayangkan dana otsus sebesar itu untuk pembangunan Papua jalan di tempat. Kala itu, Mahfud menuturkan, pembangunan infrastruktur di Papua dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Sementara, dana otsus banyak yang dikorupsi.

"Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana Otsus banyak yang dikorupsi," jelas Mahfud.

Mahfud mengakui, tidak semua dana otsus Papua itu dikorupsi. Tetapi dengan tidak jalannya pembangunan di sana, menurutnya hal itu jadi bukti bahwa korupsi dana otsus sangat memberikan dampak.

"Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan Rp 1.000,7 triliun," tambahnya.

Ia pun menambahkan, rakyat Papua dan Indonesia berhak marah. Sebab, dana triliunan yang harusnya dipakai untuk pembangunan tidak menghasilkan apa-apa. Ia pun melanjutkan, banyak transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua.

"Untuk Papua mendapat Rp 14,7 juta per penduduk. Untuk Papua Barat Rp 10,2 juta per kepala penduduk. Kalimantan yang kaya raya dan sumbangannya besar cuma Rp 4,9 juta per kepala penduduk," ungkapnya.

Pernyataan Mahfud MD ini dikuatkan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. Menurut Yustinus, dukung pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sangat besar.

"Prof @mohmahfudmd benar, dukungan fiskal utk Papua & Papua barat cukup besar," tulis Yustinus melalui akun Twitter pribadinya @prastow.

Ia merinci, dalam kurun 2002-2022, Dana Otsus & Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mencapai Rp 138,65 triliun, kemudian ditambah komponen lainnya. "Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 702,30 triliun, & belanja K/L sebesar Rp 251,29 triliun. Total Rp 1.092 t. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua," lanjutnya.

Yustinus juga mengungkap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke Papua dan Papua Barat menjadi yang tertinggi daripada daerah lainnya. "Papua dan Papua Barat menerima transfer Rp 14,7 juta/penduduk dan Rp. 10,2 juta/penduduk. Lebih besar dari Kaltim (Rp 4,9 juta), Aceh (Rp 6,4 juta), dan NTT (Rp 4,2 juta)," lanjutnya.

(acd/das)