Liputan6.com, Jakarta Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginisiasi pertemuan 8 parpol menolak sistem pemilu proporsional tertutup alias coblos parpol. Peran Airlangga dinilai penting karena mewakili aspirasi masyarakat.

Pengamat dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, publik harus memberikan apresiasi kepada para parpol yang menolak proporsional tertutup. Parpol itu adalah Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS, PKB, PAN dan PPP. Hanya PDIP yang mendukung proporsional tertutup alias coblos parpol di surat suara.

"Publik harus memberikan apresiasi yang seluas-luasnya kepada 8 parpol. Khususnya kepada Airlangga sebagai inisiator pertemuan ini. Karena dianggap mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat secara keseluruhan," ujar Adi saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/1/2023).

Menurut dia, sistem proporsional tertutup akan mengembalikan rezim 'beli kucing dalam karung'. Sebab, anggota dewan terpilih bukan dipilih oleh rakyat.

"Tapi anggota dewan terpilih itu karena pilihan elite (parpol)," kata Adi lagi.

Adi menambahkan, biasanya parpol jarang mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, Adi meminta rakyat mengapresiasi penolakan yang ditegaskan 8 partai politik di parlemen.

Di sisi lain, menurut Adi, proporsional tertutup merugikan bagi 8 parpol. Sebab, tingkat kepartaiaan terhadap 8 partai ini dianggap tidak terlampau kuat. "PDIP kuat, artinya kalau proporsional tertutup dipastikan PDIP ya semakin tidak terkejar dari partai lain dalam perolehan pileg," jelas Adi.

Dari segi politik pragmatisnya, lanjut dia, sistem coblos partai bagi 8 parpol membuat lebih rumit untuk meningkatkan keterpilihan. Sebab, kata Adi lagi, 8 parpol ini memahami betul jika menggunakan sistem proposional tertutup yang terpilih mendapatkan suara mayoritas rakyat.

"Tapi karena selera elite, suara rakyat digadaikan digantikan oleh elite partai," katanya.

Adi melihat, inisiasi Airlangga ini bukan berarti Golkar siap berseberangan dengan PDIP di Pemilu 2024. Menurut dia, hal wajar apabila sesama partai koalisi pemerintah berbeda sikat soal sistem pemilu.

"Sering kali internal koalisi pemerintah juga banyak yang berbeda pandangan-pandangan politiknya termasuk soal proporsional tertutup."

"Ini murni hanya soal beda kepentingan, beda isu jadi bukan berarti mereka akan pisah di 2024," tambah Adi.