Pemerintah dan BUMN tidak dapat bekerja sendiri dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030, sesuai dengan kesepakatan global. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah aksi untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu, salah satu masalah yang harus dituntaskan pemerintah adalah akses air bersih beserta sanitasi layak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, masih ada puluhan jutaan rumah tangga dari total sekitar 270 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sekitar 84,9 rumah tangga merujuk data nasional pada 2019 yang baru mendapatkan layanan air minum layak. Adapun di tingkat provinsi, DKI Jakarta mampu menyediakan akses minum layak tertinggi dengan angka 99,80 persen. Posisi kedua dan ketiga diduduki Bali dan Nusa Tenggara Barat masing-masing 95,27 persen dan 92,02 persen.

Sementara itu, tiga wilayah dengan akses terendah adalah Provinsi Bengkulu dengan 44,99 persen, Papua 55,49 persen, dan Sulawesi Barat 61,92 persen. Kriteria yang ditetapkan BPS adalah, air minum layak sama dengan air minum dengan jarak ke tempat pembuangan limbah minimal 10 meter yang bersumber dari ledeng, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, atau mata air terlindung, termasuk air hujan.

Kriteria itu tidak termasuk air kemasan, air yang beli dari penjual keliling menggunakan gerobak atau tangki, serta air sumur dan mata air tidak terlindungi dan pencemaran. Hal itu karena pertambahan penduduk membuat air tanah semakin tercemari bakteri E-Coli. Sehingga akses terhadap air bersih di kawasan padat penduduk semakin sulit.

Pemerintah pun akhirnya bergerak untuk mengatasi persoalan tersebut dengan meluncurkan Indonesia Water Fund. Program yang ingin menjamin seluruh rumah tangga di Indonesia mendapatkan akses air bersih tersebut menjadi tanggung jawab Perum Jasa Tirta, yang berada di bawah kendali Danareksa Holding.

Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin menyatakan, merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses air minum layak pada 2024, termasuk 15 persen akses air minum aman, dan 30 persen akses air minum perpipaan. Jelas saja target itu terkesan ambisius.

Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik 1,5 persen. Berarti masih butuh percapatan puluhan persen agar semua rumah tangga terlayani air bersih. Oleh karena itu, Ma'ruf mendorong langkah intensif, khususnya dari BUMN yang digawangi Danareksa Holding untuk menaikkan cakupan layanan air bersih nasional.

"Pemerintah telah menargetkan perbaikan air bersih bagi masyarakat melalui sistem ekonomi berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pemerataan layanan air bersih secara nyata," ujarnya saat mengikuti secara virtual Pembukaan State-Owned Enterprises (SEO) International Conference dari Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).

Meski penyediaan akses air bersih dan layak minum membutuhkan proses lama, Ma'ruf mengapresiasi Kementerian BUMN yang menginisiasi program IWF. Dengan keterlibatan BUMN maka ada pihak yang mendukung pembiayaan pengadaan air bersih di Indonesia.

Dia ingin, program IWF mampu mendukung penyediaan air bersih kepada masyarakat secara optimal tanpa menambah beban APBN. "Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, saya mengapresiasi inisiatif Kementerian BUMN yang telah mengupayakan terobosan melalui program Indonesia Water Fund," tutur Ma'ruf.

Dia menyadari, pemerintah dan BUMN tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Sehingga diperlukan dukungan pemangku kebijakan dan seluruh elemen masyarakat agar program itu dapat terwujud secara maksimal.

Ma'ruf juga meyakini, program IWF jika dikerjakan secara berkelanjutan bisa mendukung program pembangunan. Kondisi itu dalam jangka panjang bisa berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah melalui pendanaan non-APBN," ucapnya.

Menteri BUMN Erick Thohir, menerangkan, proyek penyediaan fasilitas air bersih untuk rakyat itu sudah dimulai di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nantinya, ia ingin seluruh wilayah Indonesia mendapatkan fasilitas yang sama. Apalagi, tanah Indonesia yang dikenal subur memiliki sumber mata air luar biasa untuk diolah dan dialirkan ke setiap rumah tangga.

"Saya memimpin langsung soal air bersih, di mana isu air bersih di Indonesia semakin sulit. Sekarang sudah ketemu ketemu pilot project di Subang. Ini bisa dilakukan di banyak tempat, tapi dengan bisnis proses," kata Erick di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Erick, masalah layanan air bersih memang harus diwujudkan dalam bentuk layanan konkret. Meski begitu, ia meminta, pengelola untuk mempertimbangkan tarif yang tidak memberatkan masyarakat, namun tetap menguntungkan perusahaan.

Tujuannya adalah bukan mencari keuntungan, melainkan pemasukan yang didapatkan bisa diinvestasikan untuk memperbaiki standar layanan pada masa akan datang. Misalnya, untuk perbaikan pipa agar air tetap steril dan tidak mengandung bakteri ketika dikonsumsi pelanggan. Dengan begitu, layanan terus meluas dan perusahaan bisa tetap beroperasional.

"Ini (perusahaan) agar terus sehat. Rakyat dapat pelayanan air bersih yang baik, lalu perusahaan sehat supaya dapat reinvestasi lagi. Pipa jelek diperbaiki, kalau gak keracun nanti," ucap Erick.

Dia merasa miris jika masyarakat Indonesia harus membeli air bersih, apalagi untuk konsumsi minum. Selain mahal, hal itu menandakan akses air bersih belum merata dan hanya dinikmati segelintir kalangan. Erick pun membandingkan dengan negara maju, di mana air yang mengalir dari keran di berbagai sudut kota bisa langsung diminum. Bahkan, air tersebut dapat diakses wisatawan mancanegara.

Menurut Erick, kehadiran Holding Danareksa tidak bisa dianggap sebelah mata. Selain memiliki potensi luar biasa, juga perusahaan yang ada di dalamnya bisa bergerak menjalankan transformasi bisnis ke arah lebih baik. Misalnya, kawasan industri bisa bergerak untuk mengadopsi green energy di setiap pabrik untuk menarik investasi asing.

"Kita selama ini banyak membangun kawasan industri tidak maksimal, karena tak ada standardisasinya, tak ada reinvestasi. Ketika ekonomi dunia hijau kita masih pakai listrik fosil, atau pembuangan limbah tak terorganisasi yang justru merusak warga sekitarnya," kata Erick.

Arisudono Soerono ketika masih menjabat Direktur Utama PT Danareksa (Persero) mengatakan, mengatakan, Holding Danareksa ingin meneguhkan sebagai institusi spesialis transformasi. Hal itu mengingat terdapat beragam jenis bisnis yang dikelola di dalam Holding Danareksa.

Meski dengan beragam bisnis, namun hal itu tidak menghalangi Holding Danareksa untuk melakukan inovasi. Salah satu tantangan yang berhasil diatasi adalah dengan kelahiran IWF. Hal itu sebagai bentuk sinergi konkret Holding Danareksa dan sinergi antara anggota, yaitu Perum Jasa Tirta I dan II yang berdampak positif bagi percepatan akses air bersih di Indonesia.

Direktur Investasi Danareksa Holding, Christ Soemijantoro, menambahkan, IWF dapat menjadi solusi tantangan penyediaan air bersih di negeri ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022, Jasa Tirta II diberikan penugasan untuk melaksanakan penyelenggaran pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), yang dimulai di Subang.

Dia menerangkan, IWF adalah skema yang disusun di lingkup BUMN untuk menangani tantangan, inovasi, dan optimalisasi strategi pembiayaan, khususnya menggunakan dana non-APBN dalam melayani ketersediaan air bersih di permukiman warga. Menurut Christ, IWF menekankan social impact investment yang tetap memperhatikan aspek profitabilitas dan investasi berkelanjutan.

IWF juga mempercepat pemerataan layanan air bersih di Indonesia melalui peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air (IPA) and reservoir, peningkatan jaringan perpipaan, dan jumlah sambungan rumah. Karena alasan itulah, peran BUMN sangat dinantikan dalam percepatan pelayanan air bersih agar dirasakan masyarakat luas.