Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam kasus penyetopan ekspor nikel. Meski dinyatakan kalah, Indonesia telah mengajukan banding.

Terkait ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara. Ia menyatakan tidak masalah akan hal itu dan menyebut akan menghadapinya.

"Ya nggak apa-apa, ya nanti kita hadapi," katanya di Halaman Gedung Kementerian Perdagangan, Jumat (6/1/2023).

-

-

Sementara itu Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono memastikan indonesia sudah mengajukan banding. Meski tidak merinci prosesnya, ia memastikan tidak ada kendala dalam proses banding.

Menurutnya adalah hak anggota WTO untuk mengajukan banding. Namun Indonesia kini berada di urutan ke-20 untuk proses banding nikel.

"Sudah diajuin, nggak ada kendalanya. Kan itu semua hak anggota WTO untuk mengajukan banding. Kalau dia melakukan banding, ya silakan saja. Tapi kan yang banding banyak, kita urutan ke 20 sekian, ngantre," jelasnya.

Indonesia resmi mengajukan banding atas kekalahan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar peraturan perdagangan Internasional.

"Indonesia telah memberitahu Badan Penyelesaian Sengketa tentang keputusannya untuk mengajukan banding atas laporan panel dalam kasus yang dibawa oleh Uni Eropa dalam 'Indonesia-Tindakan Terkait Bahan Baku' (DS592)," bunyi situs resmi WTO.

Terkait kapan update terbaru banding Indonesia soal nikel, Djatmiko tak bisa memastikan.

"Tergantung di WTO nanti, ngantre kita. Jadi kalau ada yang nanya waktu, hanya Tuhan yang tahu. Nggak ada seorang di dunia pun yang tahu," tuturnya.

Terkait potensi Indonesia digugat lagi karena menyetop ekspor bauksit, Djatmiko menyatakan siap menghadapi.

"Kita hadapi, nggak masalah. Emang mau lari? Karena kita punya kedaulatan juga dalam mengelola sumber daya kita," pungkasnya.