Liputan6.com, Jakarta Awal tahun 2023 dihangatkan oleh isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kabarnya penggantian posisi menteri akan dilakukan di Januari 2023 ini.

Isu reshuffle kabinet Jokowi turut direspons oleh kalangan pengusaha. Pasalnya, mau tidak mau, penggantian posisi jabatan menteri strategis di kabinet Jokowi akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai, reshuffle merupakan keputusan prerogatif presiden. Baginya, penggantian posisi di kabinet pemerintahan saat ini tak berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha.

"Saya rasa dari sisi ekonomi ya sah-sah saja dalam hal ini. Apakah itu mempengaruhi atau katakan lah berdampak pada kegiatan ekonomi, kalau kami lihat sih tidak memiliki dampak (secara langsung)," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (5/1/2023).

Kendati begitu, dari sisi dunia usaha atau pasar dalam hal ini disebut akan turut merespons. Utamanya pada figur yang menjadi pengganti nantinya.

Diketahui, isu reshuffle menyasar ke posisi yang ditempati oleh Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Yakni, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Kendati kewenangannya ada di tangan Jokowi, artinya setiap posisi menteri lainnya pun memiliki potensi diganti.

"Tapi yang jelas pasar akan melihat misalnya ketika terjadi suatu reshuffle tentu dunia usaha, pasar pasti berharap yang menggantikan itu adalah figur yang lebih baik, artinya lebih baik daripada yang digantikan," tuturnya.

"Sosok-sosok yang akan menggantikan itu tentu pasar akan melihat dari sisi track recordnya, dari sisi prestasinya, dari sisi kinerjanya selama ini," sambung Sarman.

Sehingga, harapannya nanti akan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi.

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut PPKM Darurat bakal diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Hal ini diputuskan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kabinet.