Nasdem tegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate menanggapi sejumlah "serangan" yang dilontarkan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap menteri-menteri yang merupakan kader partainya. Menurutnya, tak perlu ada kebisingan di publik yang menghadirkan diskursus politik.

"Reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden, Nasdem selalu konsisten dengan sikap tersebut. Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden," ujar Johnny lewat keterangannya, Rabu (4/1).

 

Menurut Jhonny, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengimbau semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan gotong royong.

 

"Nasdem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Nasdem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen," ujar Johnny.

 

"Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin," sambung Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

 

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi IV DPR Djarot Saiful Hidayat mengingatkan kepada seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyukseskan dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun terdapat sejumlah menteri yang perlu dievaluasi kinerjanya.

 

Ia sendiri mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Namun, ia melihat bahwa hal tersebut pasti terjadi, meskipun tak dapat dipastikan kapan.

 

"Yes, (reshuffle) keniscayaan, kalau menurut saya, itu pasti. Tentang kapan? ya itu jangan bertanya kepada saya. Ya biasanya Rabu Pon, oh ya, Rabu Pon ya, Rabu Pon itu setiap bulan ada Rabu Pon, nah jadi kita tunggu saja," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

 

Secara khusus, ia menyoroti kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang merupakan mitra koalisinya. Menurutnya, seharusnya keduanya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

 

"Itu lebih gentle (untuk mengundurkan diri). Ya sebab apa? sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis pak Jokowi," ujar Djarot.