Liputan6.com, Jakarta - Ekonomi Indonesia saat ini dinilai mampu bertahan di tengah gejolak global seiring nilai Pancasila yang diterapkan. Hal ini dijalankan dengan sinkronisasi antara peran pemerintah dan kekuatan rakyat.

Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia paling bertahan pada 2022 di tengah goncangan resesi. Bahkan di tengah badai ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, perang Rusia-Ukraina, inflasi Indonesia merupakan terendah pada 2022, di urutan 21. 

Menurut Myanmar Excellence Institute (MEI) tercatat inflasi tertinggi pada 2022 terjadi di Turki yang mencapai 78,6 persen. Kemudian Argentina 64 persen, Rusia, 15,9 persen, Myanmar 15,06 persen, Brazil 11,89 persen, Spanyol 10,2 persen, Amerika Serikat 9,1 persen.

Kemudian Belanda 8,6 persen, Uni Eropa 8,6 persen, Itali 8 persen, Meksiko 7,99 persen, Kanada 7,7 persen. Selanjutnya Jerman 7,6 persen, India 7,01 persen, Afrika Selatan 6,5 persen, Korea Selatan 6 persen, Prancis 5,8 persen, Singapura 5,6 persen, Australia 5,1 persen dan Indonesia 4,35 persen. Inflasi terkendali ini juga tak lepas dari Indonesia yang menekankan nilai Pancasila.

Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer AM Hendropriyono menuturkan,  sejak 1986, ketika setiap bangsa di dunia dilanda arus besar globalisasi, Indonesia menekankan kalau ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

"Artinya Pancasila bersifat implisit yang nilai dasarnya mampu menjadi penyaring untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman yang antara lain berupa masuknya pemikiran-pemikiran baru,” ujar dia, dikutip Sabtu (31/12/2022).

Ia menambahkan, pada 1998, reformasi dapat bergulir tanpa hambatan dari pemikiran status quo sehingga demokrasi liberal yang didukung oleh kapitalisme dengan cepat bersemi dalam aspek sosial politik dan ekonomi di Indonesia. Tuntutan masyarakat kemudian merambah ke dalam aspek hukum sehingga terjadi amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali berturut-turut sampai 2002.

Salah satunya alinea ke IV, Indonesia suatu susunan negara yang berkedaulatan rakyat berarti bentuknya adalah Republik, dengan berdasarkan kepada sila-sila Pancasila yang berarti merupakan suatu konstitusi filsafat.

Ia mengatakan, dengan pembukaan tersebut jelas, UUD 1945 adalah suatu konstitusi untuk seluruh Indonesia, yang tidak membenarkan adanya konstitusi lain.

Hendropriyono menilai, pemikiran dan perilaku rakyat dan pemerintah dalam aspek sosial politik dan ekonomi harus berdasar pada filsafat dan konstitusi, dalam membangun ketahanan (riseliens) di semua aspek kenegaraan termasuk ekonomi nasional.

Di tengah ketidakpastian dan krisis global, Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri optimistis, Indonesia jauh dari risiko resesi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 trennya melambat, dan berada di bawah capaian pada tah...