Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir partai koalisi pemerintahan Jokowi yang sudah memiliki calon presiden sendiri. Menurutnya, ketika masuk ke koalisi dan memutuskan untuk mendukung presiden, jangan hanya mengambil enaknya saja, lalu mengambil sikap berbeda.

"Seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan jadi antitesa presiden yang menjabat, muncul kesadaran politik untuk menarik diri. Jadi mendukung presiden bukan untuk ambil enaknya, ketika sudah [menjabat] mengambil sikap politik yang berbeda," sindir Hasto di Refleksi Akhir Tahun 2022 secara virtual, Jumat (30/12).

Menurutnya, partai ini tak cuma memiliki calon presiden sendiri di Pemilu 2024 yang berseberangan dengan koalisi. Partai ini juga menunjukkan sikap yang menjadi antitesa dari Jokowi.

"Ada partai yang telah mengambil keputusan mencalonkan presiden, dan di dalam seluruh geraknya, kebijakannya, nyata-nyata jadi antitesa Jokowi," ucap Hasto.

Sindiran Hasto tersebut menjawab pertanyaan tentang isu reshuffle kabinet yang baru-baru ini merebak. Isu ini semakin kuat setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

"Siapa pun yang jadi pembantu presiden, setiap saat harus siap dievaluasi presiden apabila tidak berprestasi atau tidak mampu. [Misalnya] hanya mengelola data saja, itu tidak mampu menyampaikan kebenaran data. Dengan demikian kebijakan yang diambil jadi tidak tepat," tutup Hasto.

Sebelumnya Jokowi sempat memberikan sinyal terkait reshuffle kabinet. Dia menyampaikan hal itu saat ditanya wartawan dalam kunjungan kerja di Bogor, Jawa Barat. Namun, ia menjawabnya tak secara eksplisit.

Wacana reshuffle juga nampaknya didengar sejumlah anggota parpol koalisi. Wasekjen PKB Syaiful Huda menilai wajar apabila Jokowi perlu reshuffle karena ada perbedaan pandangan politik anggota koalisi.

"Pertimbangan banyak hal, termasuk bisa saja mungkin dianggap ada perbedaan cara melihat politik. Dan menurut saya itu wajar," kata Syaiful usai diskusi survei Voxpol di Jakarta Selatan, Jumat (23/12).

Saat ini NasDem memiliki tiga kursi di kabinet, yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menkominfo Johnny G Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.