Haedar mengatakan, jangan lagi ada diskusi yang mengambangkan pelaksanaan pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta agar isu penundaan pemilihan umum (pemilu) dihentikan. Haedar mengingatkan kembali hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 beberapa waktu lalu yang mengharapkan kepastian pelaksanaan Pemilu 2024.

"Saya pikir (isu penundaan pemilu) ini harus diakhiri. Tutup buku di akhir tahun ini, tidak lagi ada diskusi yang mengambangkan pelaksanaan pemilu karena itu kan sudah menjadi komitmen negara, sudah menjadi komitmen pemerintah secara prosedural," kata Haedar dalam konferensi pers yang digelar Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Kamis (29/12/2022). 

Haedar mengatakan demokrasi yang terjaga secara prosedural akan menjadi modal besar bagi Indonesia menjadi negara yang demokratis. Untuk itu, Muhammadiyah menganggap pemilu 2024 harus dipastikan terlaksana sesuai jadwal sebagaimana yang telah disepakati oleh pemerintah, DPR, dan semua pihak termasuk kekuatan politik.

"Kenapa kita harus memastikan terjadwal karena kan masih ada suara-suara yang justru dari pihak yang semestinya memberikan kepastian," ujarnya.

Ia menambahkan, kepastian politik turut menciptakan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, menurut Haedar, baik elite, warga bangsa maupun kelompok kebangsaan lainnya harus memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal jika ingin menjadi bangsa dan negara yang bersatu.

"Ya komitmen-komitmen itu ya harus kita capai bersama dan kita pastikan bersama. Jadi pemilu 2024 terlaksana prosedural dan hentikan berbagai macam pernyataan apalagi gerakan yang sifatnya spekulatif," tegasnya.