Pemerintah perlu berlakukan satu pintu diseminasi informasi terukur cuaca ekstrem.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wahyu Suryana, Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri, Fauziah Mursid

Peringatan dari peneliti klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, lewat akun Twitter miliknya @EYulihastin pada Senin (26/12/2022), sempat membuat heboh jagat maya di Tanah Air. Ermi menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami banjir besar pada Rabu (28/12/2022).

"Siapa pun anda yang tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrem dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022," tulis Erma.

Erma menjelaskan, badai dahsyat dari laut akan dipindahkan ke darat melalui dua jalur yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari laut (westerly burst). Selain itu juga dipindahkan dari utara melalui angin permukaan yang kuat (northerly, CENS).

"Maka Banten dan Jakarta-Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut dimulai sejak siang hingga malam hari pada 28 Desember 2022," tuturnya.

Namun, berbeda dengan BRIN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemarin memprediksi Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem, namun bukan badai dahsyat seperti yang disebut Erma. Faktanya, pada 28 Desember 2022, Jabodetabek masih aman karena intensitas hujan ringan-sedang.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama merasa, pemerintah perlu berlakukan satu pintu diseminasi informasi terukur tentang cuaca ekstrem. Yakni, melalui BMKG sesuai UU 31/2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata Suryadi, Rabu (28/12).

Meski begitu, ia mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrem ini terkait mudik Natal dan Tahun Baru. Yang mana, disampaikan saat Raker dengan Komisi V DPR RI pada 13 Desember lalu.

Kementerian PUPR menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering sebagai pengendali banjir. Lalu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas melaksanakan pula Siaga SAR Khusus Nataru 2023.

Dengan menempatkan personel dan alat utama lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan/bencana pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus dan tempat wisata. BNPB turut berencana akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Hal ini untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem. Dengan berbagai persiapan pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik, diseminasi informasi soal cuaca oleh pemerintah diminta lebih baik lagi.

"Masyarakat tidak perlu menjadi resah, sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya. Pemudik Nataru tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya," ujar Suryadi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno juga melihat tidak adanya koordinasi antara BRIN dan BMKG dalam menyampaikan prakiraan cuaca pada 28 Desember 2022. Eddy menyinggung, BRIN yang merupakan mitra Komisi VII memprakirakan bahwa hari ini akan terjadi badai.

"Daripada kedua lembaga negara ini kemudian mengeluarkan statement yang tidak sejalan dan akibatnya membuat kebingungan di publik, bahkan keresahan di publik. Maka sebaiknya masing-masing kemudian berkoordinasi untuk kemudian mengeluarkan statement yang dapat meredam keresahan publik," ujar Eddy saat dihubungi, Rabu.

Ia mengatakan, warga Jabodetabek terlanjur khawatir dengan pernyataan BRIN soal adanya badai pada hari ini. Padahal, BMKG sudah menyampaikan perbedaan istilah antara badai dan hujan lebat.

"Menurut hemat kami, maka sebaiknya masing-masing, BRIN maupun BMKG menjelaskan kepada publik apa alasannya, pertimbangannya mereka mengatakan bahwa, satu akan ada badai, dua tidak akan ada (badai), cuma hanya hujan besar saja," ujar Eddy.

"Agar bisa masyarakat bisa maklum dan paham tentang kondisi aktual dari perkiraan cuaca sesungguhnya," sambung Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.