Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus untuk nelayan di Indonesia masih minim. Bahkan, dari 11 ribu desa nelayan yang ada, hanya terdapat 388 SPBU saja.

"Saat ini ada 11 ribu desa nelayan, desa pesisir, tapi hanya ada 388 SPBU nelayan," ungkap Menteri Teten dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Senin (26/12/2022).

Teten menjelaskan, biaya produksi nelayan sebagian besar habis untuk membeli bahan bakar minyak (BBM). Tapi malah akses mendapatkan BBM ini sulit lantaran minimnya jumlah SPBU. Hal ini menyebabkan nelayan harus merogoh kocek lebih dalam.

-

-

"60% biaya produksi para nelayan dihabiskan untuk membeli bahan bakar. Selama ini akses mereka untuk mendapatkan solar subsidi ini tidak mudah. Mereka harus membeli dari para pengecer," ungkapnya.

Harga beli solar dari pengecer ini bahkan hampir 2 kali lipat dari harga solar saat ini yaitu Rp 6.800/liter. Para nelayan harus membeli solar dengan harga Rp 10.000-12.000/liter. Dengan pembelian seperti ini, pengeluaran pun semakin besar dan dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong banyaknya SPBU nelayan ini yaitu melalui program Solusi Nelayan. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN.

"Ini (Program Solusi Nelayan) bisa memotong pembiayaan produksi nelayan hingga 30% dengan (membeli solar) harga SPBU," tuturnya.

Sebagai informasi, saat ini tengah dilakukan pilot project pembangunan SPBU nelayan yang dikelola Koperasi, yaitu di Indramayu, Lombok, Aceh, Deli Serdang, Surabaya, Semarang, dan Pekalongan.