Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap masih minimnya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan. Bahkan, angkanya baru 388 SPBU dari 11 ribu kampung nelayan di Indonesia.

Menteri Teten mengungkap, salah satu upaya untuk mendorong semakin banyaknya SPBU nelayan ini melalui program Solar untuk Koperasi Nelayan (Solusi Nelayan). Ini merupakan program kolaborasi antara Menteri Teten dan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga melibatkan kedua kementerian tersebut.

"Saat ini ada 11 ribu lebih desa nelayan, desa pesisir, tapi hanya ada 388 SPBU nelayan," ujarnya dalam Refleksi 2022 dan Outlook 2023 Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Senin (26/12/2022).

"Dengan Program Solusi Nelayan, setiap koperasi nelayan miliki SPBU yang lebih dekat dengan desa nelayan tadi. Ini bahkan bisa memudahkan masyarakat nelayan untuk akses pembiayaan," sambungnya.

Menteri Teten mengungkap, pihaknya ingin membawa koperasi jadi bagian upaya pemerintah untuk menjawab persoalan ekonomi. Melalui program Solusi Nelayan, ini jadi bukti pihaknya mendukung perbaikan ekonomi nelayan.

Menurutnya, biasanya para nelayan membeli bahan bakar lebih tinggi dari harga pasar. Alasannya, masih minimnya SPBU yang dekat dengan sentra-sentra nelayan.

"Ini tentu dampaknya sangat besar, 60 persen biaya produksi nelayan dihabiskan untuk membeli bahan bakar. Selama ini akses mereka untuk mendapatkan solar subsidi ini bahan bakar ini yang susah, mereka harus beli dari pengecer," ujarnya.

Dengan skema pembelian itu, dari harga solar sekitar Rp 6.800 per liter saat ini, para nelayan haris merogoh kocek lebih dalam dengan Rp 10-12 ribu per liter. Dengan pengeluaran yang makin besar, ini diyakini Menteri Teten turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan.

"(Program Solusi Nelayan) Ini bisa memotong biaya produksi nelayan hingga 30 persen dengan (membeli solar sesuai) harga SPBU," tegasnya.